Mental Pengemis

Kantor berita Antara melaporkan Isdayati, yang mengenakan perhiasan kalung dan tiga cincin emas, kecewa tak bisa mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Batam Kota, Batam, Kamis (12/6). Perempuan warga , warga Kampung Belian, Batam Kota itu menangis usai ditolak petugas kantor pos....
Dengan seutas kalung dan tiga cincin, bisa dipastikan tidak kurang dari 10 gram emas yang dimiliki perempuan itu. Harganya pasti lebih dari Rp 1 juta. Andai pun ia tak memiliki uang, ia bisa menggadaikan sementara perhiasannya.
Terlepas dari kehidupan yang kian susah, semakin banyak orang yang menempuh jalan pintas dan tidak punya lagi rasa malu untuk mendapatkan uang dengan cara mudah, sekalipun mengorbankan harga diri.
BLT ini benar-benar kian mencetak masyarakat yang bermental pengemis, menomorsekiankan rasa malu, apalagi martabat. Punah sudah harapan menjadikan orang miskin bermartabat.

Jakarta, 12 Juni 2008

De-ideologi

Semalam dengan bergurau kami merasani gaya dosen. Seorang kolega jurnalis menyatakan dosen A tampaknya agak kiri.
Langsung aku menyambar, kuragukan orang kiri bekerja untuk sebuah perusahaan multinasional.
Kolega tadi lantas merujuk pada orang-orang PSI lama yang berjaya dengan bisnisnya.
Dengan guyonan gaya aktivis kubilang, dia pasti 'sos-ka' kalo gak sosialis salon.
Teman lain yang kebetulan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak ikut tertawa. Malah dengan polos mengaku tidak mengerti arah kelakar kami.
Semasa mahasiswa, istilah-istilah 'kiri' dan 'kanan' itu begitu terbiasa terdengar dan kental mewarnai aktivis mahasiswa. Bahkan di kantor, kami kerap bergurau dengan Biro Chusus, Central Committee, Polit Biro, dan sebangsanya. Tapi 'mahasiswa baik-baik' jarang mendengar istilah itu dan tidak memahami.

Jakarta, 5 Juni 2008

My First Stargazing Party

Ini untuk pertama kalinya saya ikutan 'stargazing party' Indo Sky Gazer.
Saya jadi tahu sekarang, 'bintang pujaan' saya yang terbit di timur (kadang tenggara, mulai September kalau tidak salah) ternyata si megaplanet Yupiter. Si bongsor tatasurya kita ini ternyata 'membawa' 4 anaknya kalau dilihat dengan teleskop Pak Ris. Wow keren!
Saya juga baru tahu, kalau di sengat ekor Kalajengking, tersembunyi 'permata' M7 dan M6 (open cluster stars) yang luar biasa cerlang-cemerlang, indah mengalahkan berlian manapun, cuma ditatap dengan binokular Pak Ris. Dengan teleskop yang field of view (FOV) lebih lebar, malah M7 kehilangan daya pikatnya karena tersebar.
Tapi kamera Mas Adi bisa menangkap si Butterfly (star cluster) lengkap dengan warna biru yang mengitari warna kuning yang tidak tertangkap reseptor mata kita melalui eyepiece (lubang pengintip teleskop).
Lalu Mas Gabriel dengan senter nightmode membantu menunjukkan si Sagitarius yang ternyata di kalangan astronom digelari 'tea pot' karena bentuknya mirip ceret.
Lagi, ternyata di antara rasi Sagitarius dan Scopius 'tersembunyi' Lagoon Nebula, pusat galaksi kita Bimasakti (dari Mas Gabriel saya baru tahu, kalau emang bentuknya mirip tokoh wayah Werkudoro lagi petangtang-petenteng dengan kuku pancanaka-nya).
Seperti orang awam lainnya, saya merasa, oh ternyata Lagoon Nebula 'cuma' kayak gitu ya? Bercak hitam yang sedikit berpendar. Untung ada Galilie Galilio yang menyadarkan kita, kalo enggak kita masih ikutan Copernicus merasa kita di bumi yang gede dan pusat segalanya. Oalah, berjuta-juta tahun-cahaya, dikau memisahkan kami sehingga pusat galaksi 'cuma' bercak.
Di langit selatan, ada si Crux (gubuk penceng-nya gak kelihatan). Lalu di atasnya terlihat si bintang paling terang, Alpha Centauri (Rigil Kentaurus) dan runner-up Betha Centauri yang cemerlang dari rasi Centaurus.
Di langit utara, lewat tengah malam tampak 'summer triangle' Vega dan 'pasangannya' Altair tapi 'anaknya' si Deneb gak saya lihat. Menurut alkisah Mas Adi, Vega dan Altair terpisah Milky Way yang di Jepang dikenal sebagai 'sungai' Tanabata dan pada summer mereka 'bertemu' yang menjadi Valentine's Day di Jepang.
Sayang ya si 'jalur susu' (hihihi ini terjemahan Milky Way) gak terlihat semalam ya. Atau mata saya yang slering alias juling, tidak jeling. Hehehe...
Juara malam kemarin adalah permata M7 yang merebut hati saya sebagai 'bintang pujaan' berikutnya setelah si Yupe. Sayang M7 gak terlihat dengan mata telanjang.

Landhuis IPB Darmaga
Bogor, 1 Juni 2008

Mengkritisi Kebijakan Transportasi Gubernur DKI Jaya

Belum lama ini Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (DKI Jaya)
terpilih, Fauzi Bowo mengungkapkan janjinya membangun tol dalam kota
sebagai terobosan mengatasi kemacetan Jakarta.
Sekilas ungkapan ini tampaknya menjanjikan untuk jalan keluar dari
kemacetan yang makin menggila. Namun memahami pertumbuhan kendaraan yang
mengikuti deret ukur (?) sementara pertumbuhan jalan cuma mengikuti deret
hitung (?), jelas bakal tidak imbang. Seberapa pun banyak jalan dibangun,
ujungnya kemacetan akan kembali muncul dalam beberapa waktu kemudian.

Krisis Minyak
Belum lagi kalau memperhatikan harga minyak mentah yang awal November sudah
tembus US$ 95 per barel. Meski harga bahan bakar minyak (BBM) untuk
transportasi masih disubsidi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), sepatutnya pemimpin pemerintahan memiliki visi penghematan bahan
bakar fosil yang makin langka ini.
Kebijakan menambah ruas jalan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan
mobil yang notabene membutuhkan BBM. Bukan berarti pemerintah tidak
bertanggung jawab meningkatkan infrastruktur, namun ada banyak pilihan
cerdas bisa menjadi terobosan selain menambah ruas jalan tol dalam kota.

Transportasi Massal
Negara-negara yang peka akan krisis energi dan perubahan iklim yang
diakibatkannya,berupaya keras mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke
kendaraan umum. Tak ayal transportasi publik yang aman dan nyaman menjadi
keharusan.
Kenapa pengguna mobil pribadi tak gampang beralih ke Trans Jakarta
misalnya? Masalahnya mereka tak sekedar butuh bergerak dari satu tempat ke
tempat lain dengan cepat, tapi juga dengan mudah, aman dan nyaman tanpa
tergenjet-genjet. Apalagi tidak adanya car port dan feeder yang memadai.
Untuk kota metropolitan, jelas tak bisa lagi mengandalkan bus kota dan
sejenisnya. Bagi kota sebesar Jakarta, jelas harus ada transportasi cepat
yang massal (mass rapid transportation/MRT).

KRL Terintegrasi
Sementara monorail baru muncul tiang-tiangnya di ibukota tercinta, pilihan
MRT bisa jatuh pada kereta api listrik (KRL).
Pihak DKI Jaya bisa melobi PT KA (Persero) untuk membuat tiket terusan
macam Trans Jakarta, misalnya dari Bogor ke Sudirman, turun di Stasiun
Manggarai langsung pindah jalur ke arah Sudirman. Jadi tidak perlu keluar
untuk beli tiket di stasiun junction.
Intinya pemerintah bisa mendorong lebih banyak pengguna KRL sebagai
alternatif MRT.
Lebih jauh pihak DKI bisa mendorong PT KA untuk menindaklanjuti pemisahan
(spin off) Daerah Operasi Jakarta menjadi anak perusahaan tersendiri.
Dengan demikian Pihak DKI dapat ikut andil mempercepat pembangunan rel
ganda dan jalur layang KA yang lebih menyeluruh di Jakarta, sembari menanti
monorail.
Termasuk segera mewujudkan KA Bandara, mengingat kemacetan Tol Dr.Wiyoto
yang makin parah. Sebagai bandara internasional, Bandara Soekarno-Hatta
sepatutnya terhubung dengan MRT.
Pendek kata Pemda DKI harus mendorong pengurangan pemakaian BBM secara
lebih efektif, dengan MRT. Isu energi dan lingkungan sepatutnya mengedepan
dalam setiap penerapan kebijakan transportasi kota.

Jakarta, 2 November 2007

Sekolah Riuh Reda

Setiap kali aku mendatangi sekolah ini, selalu kutemui suasana yang riuh
reda, baik dari dalam kelas maupun di halamannya. Sekolah Dasar Negeri
(SDN) Kenari ini terdiri dari tiga lantai. Tiap lantainya enam kelas,
masing-masing untuk pagi dan petang. Jadi ada enam sekolah atau pengelolaan
pada satu bangunan ini. Benar-benar padat.
Terlepas dari jumlahnya, murid bisa berada di luar kelas sebelum jam
sekolah usai. Itu yang kutemui saat ini dan mengundang keherananku.
Seingatku waktu SD dulu, sekolahku relatif lengang pada jam belajar. Pagar
sekolahku tinggi kukuh peninggalan Belanda, efektif membatasi siswa maupun
orangtua murid tidak keluar-masuk di jam belajar. Tertib, bersih, rapi dan
teratur yang kurasakan dan tak kutemukan saat ini.
Ternyata kelas Rizka sedang ujian praktek, sehingga murid tumpah ruah
keluar kelas. Padahal terlihat gurunya menguji di luar kelas.
Hari ini aku membayar uang les Rp 30.000 dan uang study tour Rp 55.000 pada
ibu guru walikelas VI. Lagi-lagi tidak ada tanda bukti. Lagi-lagi si ibu
menekankan tidak ada paksaan. Meski sukarela, apa tega tidak mengikutkan
anak kalau satu kelas berangkat? Sementara uangnya ada.
Lagi pula study tour ini masih masuk akal ke Planetarium, Taman Mini dan
museum. Beneran untuk belajar dan baik untuk meredakan ketegangan setelah
ulangan umum sekolah.

Jakarta, 14 April 2008

'Meruntuhkan' Sekat Perdata dan Pidana

Judul: Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan.
Penulis: Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi
Penerbit: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia dan Yayasan Obor, Maret 2008.
Tebal: 382 + xiii halaman.

Di 2007 Komisi Nasional (Komnas Perempuan) mencatat 34.665 kasus kekerasan
terhadap perempuan. Angka itu naik nyaris 65% dibanding 2006 yang tercatat
22.512 kasus kekerasan pada kaum hawa ini.
Ironisnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas
Perempuan sendiri hanya 4%. Sementara yang menerima laporan terbesar adalah
Pengadilan Agama, 41% dan disusul kepada organisasi kemasyarakatan sipil
33%, eumah sakit 14%, ruang pelayanan khusus (RPK) 7% dan pengadilan negeri
cuma 1%.
Dari 862 (4%) kasus yang dicabut, paling banyak, 50% dari RPK. Kalau
separoh kasus dicabut dari meja kepolisian, berapa kasus yang sampai
pengadilan, apalagi sampai putusan peradilan? Tak heran penulis menyatakan
kasus kekerasan perempuan masih berupa 'puncak gung es'.
Angka-angka menjadi fakta kuat untuk mendobrak kesadaran yang membuka Bab I
Menelusuri Akses Keadilan Perempuan Melalui "Ruang Negara".
Di bab ini pula diterangkan pendekatan studi Socio-Legal sebagai studi
hukum alternatif. Titik berangkatnya adalah penelitian yang berfokus pada
persoalan bagaimana akses perempuan kepada keadilan yang disediakan oleh
negara, ketika perempuan menjadi korban kekerasan (domestik dan publik.
Dari kurun waktu 1955-2003 (sebelum disahkannya Undang-undang Kekerasan
Dalam Rumah Tangga/KDRT), terdapat 40 putusan Mahkamah Agung (MA) yang
diindikasi terdapat kasus kekerasan terhadap kaum hawa.
Empat kasus yang diputuskan di 1984, sebelum Indonesia meratifikasi
Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
(CEDAW), dua "tidak berpihak" dan dua kasus "bersahabat" pada perempuan.
Sedang empat kasus yang diputus setelah 1984, hasilnya sama, dua merugikan
dan dua menguntungkan perempuan.
"Dalam hal ini dapat ditunjukkan sebenarnya hampir tidak ada signifikansi
dari ratifikasi terhadap konvensi CEDAW dengan akses keadilan bagi
perempuan," kata penulis.
Pada Bab II, penulis fokus pada perempuan dan 40 putusan MA tersebut.
Penulis mengangkat 10 kasus lengkap dengan deskripsi kasus, penuturan para
saksi, pertimbangan pengadilan, dan kesimpulan.
"Sepuluh Putusan MA yang dideskripsikan di atas merupakan rekaman tentang
pengalaman perempuan yang mencari keadilan di dalam hidupnya. Keadilan yang
dicarinya di ruang sidang, bukan hanya keadilan yang berkaitan langsung
dengan kasus tentang diri keperempuannya. Dalam hal ini perempuan mencari
keadilan yang lebih luas lagi," jelas penulis.
Pada Bab III para peneliti mencoba menghidupkan kembali ruang sidang dengan
alur berkisah yang mengungkap desah aduh korban yang berakhir menjadi
teriakan kesakitan di pengadilan.
Saking seragamnya perlakuan di ruang sidang, seorang korban berkata,
"Sekarang kalo ke pengadilan kayak ke Puskesmas, semua sama obatnya. Jadi
semua sama, mau kasusnya beda, mau konfliknya beda, pemecahannya sama,"
Ini tak berlebihan. Peneliti menemukan bentuk kekerasan yang paling
mendasar dilakukan MA terhadap perempuan, yang sebenarnya tertanam dalam
struktur sistem peradilan.
"Kekerasan yang dialami perempuan, bahkan kekerasan fisik yang serius,
tersembunyi dalam kotak-kotak dikotomis kewenangan pengadilan. Hakim
perdata, hanya terbatas untuk mengadili perdatanya. Dengan demikian,
kekerasan terhadap perempuan tersembunyi menjadi tindak kriminal yang tidak
dihukum," tegas penulis.
Lebih lanjut penulis menggarisbawahi dalam kasus perceraian (perdata)
ditemukan kasus-kasus kekerasan fisik. Sebaliknya dalam kasus pidana yang
dihadapi perempuan, dapat ditemukan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus
secara perdata. Terlebih lagi tuntutan ganti rugi imateriil yang
dikonversikan dalam bentuk materi (uang) hanya mungkin dilakukan dalam
domain peradilan perdata.
"Untuk menghadapi kasus kekerasan yang dialami perempuan, terutama dalam
lingkup domestik atau keluarga, tidak bisa digunakan lagi dikotomi antara
peradilan pidana dan peradilan perdata, bahkan agama yang kemudian
dikelompokkan dalam wilayah peradilan perdata," tegas penulis.
Karenanya buku ini lebih tepat diberi judul 'Meruntuhkan' sekat perdata dan
pidana. Ini merupakan suatu kata kerja, butuh tindakan aktif untuk
memperjuangkannya.

Pembicaraan Roh

Tugas kita di dunia:
1. Belajar bagi (kemajuan) roh
2. Membayar karma
3. Menghidupi/berkarya misi kita.

Karma tidak mutlak baik-buruk.
Amal tidak selalu baik. Amal tidak selalu uang. Amal yang penting
meningkatkan vibrasi orang lain agar lebih 'happy'. Tolok ukurnya intuitif
saja.

Yang penting itu 'mendidik'. Kadang menderita itu bisa 'mendidik jiwa'
(belajar).

Roh (timeless, vibrasi tinggi di atas kecepatan cahaya, berbentuk hologram)
itu partikel juga, tapi punya kehidupan (yang terperangkap dalam badan).