“Soup Lady” Yang Tidak Memikirkan Diri Sendiri
Tidak biasanya perempuan lanjut usia ini memperlihatkan raut muka bermuram durja. Kali ini wajahnya yang diwarnai keriput kehilangan keceriaan, bola matanya tak lagi berbinar. Meski ia tetap menyambut penulis dengan pelukan hangat, kali ini ia tidak dapat menyembunyikan kesedihannya.
“Dokter memvonis tulang kaki saya telah mati, jadi harus diamputasi. Saya tidak bisa datang lagi menjemput roti. Lalu bagaimana nanti the Soup Kitchen? Tidak ada lagi yang menyediakan roti dan sup,” kata Stanislawa Dabrowski kepada penulis ketika menjemput roti di sebuah pusat perbelajaan di selatan Canberra, awal September lalu.
Pernyataan yang mengejutkan tadi segera membuat paham relawan yang membantunya mengemas roti hari itu. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Stasia mengulangi berkali-kali kekuatirannya tidak ada yang menyediakan roti dan sup bagi kaum tuna wisma dan mereka yang membutuhkan di pusat kota Canberra.
Sampai-sampai ia bercucuran air mata. Bukannya menangisi vonis dokter dan kondisi kaki yang jalannya sudah pincang, tapi justru ia mengkuatirkan kaum tuna wisma yang selama 30 tahun terakhir ia layani secara sukarela.
Sebenarnya penurunan kondisi kesehatan Stasia – panggilan akrab Stanislawa Dabrowski – sudah berlangsung berbulan-bulan. Ia mengaku mengalami sakit seluruh badan sejak ditabrak orang ketika menjemput roti di pusat perbelanjaan yang lain.
“Ketika orang sudah menua, sel-sel tubuh tidak lagi mengalami regenerasi dengan cepat sehingga tak mudah pulih. Jadi saya berdamai dengan rasa sakit,” komentar Stasia tentang sakitnya.
Itu pun ia masih bersyukur karena pada usianya yang sudah 84 tahun, ia tidak mengalami patah tulang meski terpelanting karena mobil yang menabraknya melaju dengan kencang. Sebagai mantan perawat, Stasia paham ada organ tubuhnya yang mengalami kerusakan setelah ia jatuh terpelanting.
Namun setelah menjalani perawatan dan dinyatakan sehat, nenek mungil itu kembali menyetir sendiri mobil van untuk mengangkut roti dan sup. Tubuhnya yang tidak lebih tinggi dari 1,5 meter seakan tenggelam di balik kemudi kendaraan besar bertuliskan dengan bangga didukung oleh pemerintah Wilayah Ibukota Australia (Australia Capital Territory/ACT).
Memikirkan Sesama
Inilah perempuan berhati malaikat yang oleh warga Canberra dikenal sebagai the Soup Lady. Pada tahun-tahun awal, dengan kocek pribadi, ia memulai menyediakan roti dan sup hangat bagi kaum tuna wisma di ujung tahun 1979. Kegiatannya tiap Jumat petang itu kemudian dikenal sebagai the Soup Kitchen.
Itu terjadi justru setelah putranya mengalami ketergantung narkotika. Stasia memilih tidak sekedar memikirkan diri sendiri, namun sebaliknya berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain.
Itu pun bukan untuk pertama kalinya. Perempuan kelahiran Polandia itu mengalami kekejaman Perang Dunia pertama dan kedua yang menghancurkan keluarganya sampai menyeretnya ke kamp kerja paksa. Karenanya pascaperang, ia memilih menjadi perawat.
Setelah menikah dan memiliki seorang putra, Stasia bersama suaminya bermigrasi ke Australia. Kembali Stasia mengikuti panggilan hatinya mengabdi untuk orang lain, bergabung dengan layanan darurat Palang Merah Australia.
Tidak putusnya ia membaktikan diri bagi yang orang lain, meski kini usianya sudah senja dan didera rasa sakit. Tak heran ia menjadi kebanggaan dan inspirasi bagi warga Canberra, bahkan warga Australia pada umumnya.
BOX: Berbagai Penghargaan
Calon Warga ACT Abad Ini
Dimulai tahun 1996, Stasia meraih penghargaan Warga Canberra (Canberra Citizen of the Year). Menyusul tiga tahun kemudian, ia terpilih sebagai Lansia Asutralia (Senior Australian of the Year) dari negara bagian Wilayah Ibukota Australia (ACT).
Lalu di tahun 2005, negara bagian ACT memberi penghormatan ACT Honour Walk. ACT juga menyumbangkan sebuah mobil van putih yang kedua pintu depannya bertuliskan “The Kitchen Soup dengan bangga didukung ACT.” Hingga saat ini nenek mungil itu masih menyetir sendiri mobil van besar tadi untuk menjemput dan mengantar roti, sup dan lain-lain,
Australian Broadcasting Corporation (ABC) menobatkannya sebagai salah satu Pahlawan Tanpa Nyanyian (Unsung Heroes)/ Pasalnya ia dianggap menjadi inspirasi bagi warga Australia.
Menjelang Olimpiade Beijng 2008, Stasia mendapat kehormatan sebagai salah satu pembawa obor olimpiade ketika tiba di Canberra.
“ Usia saya sudah 82 tahun, tapi saya merasa semuda 28 tahun,” kata Stasia dikutip kantor berita Xinhua saat itu,
Kini ACT kembali mencalonkan Stasia untuk mendapat penghargaan sebagai Warga
ACT Abad Ini (ACT Citizen of the Century). Tak heran warga Canberra yang menyebut diri Canberrans begitu bangga pada nenek yang dijuluki the Soup Lady.
Seluruh penghargaan dan penghormatan tersebut tidak membuat Stasia berhenti atau berpuas diri. Ia menandaskan dirinya akan pensiun kalau sudah berada berkalang tanah.
* Penulis adalah mantan jurnalis Sinar Harapan yang kini menetap di selatan Canberra
Showing posts with label Feature SH. Show all posts
Showing posts with label Feature SH. Show all posts
Friday, November 12, 2010
Thursday, September 9, 2010
Menengok Miniatur Candi Borobudur di Tengah Landmark Dunia
Dengan skala 1:100, struktur abu-abu kehitaman itu terasa jauh dari megah dibanding aslinya. Namun mendapati replika Candi Borobudur di tengah 29 miniatur landmark terkenal dan bersejarah di dunia, terasa sangatlah membanggakan.
Apalagi struktur mini ini tepat berada di lokasi strategis, langsung di sebelah kiri lorong masuk bagian internasional Cockington Green Gardens. Taman mini ala Australia ini berlokasi di sub urban Nichols, negara bagian Australian Capital Territory (ACT), barat laut pusat kota Canberra.
Dengan tiga bagian berpuncak pada Arupadatu yang menyerupai aslinya, replika Candi Borobudur ini menjulang di atas sebuah gundukan tanah yang dikitari taman. Dalam bentuk mini, struktur bunga teratai candi Buddhis ini terlihat jelas dari atas.
Menurut informasi dari website resminya, sebagian besar materi replika miniatur adalah serat kaca dan aluminium, sehingga bisa tahan lama. Karya Wahyu Indrasan dan Lukito ini menjadi salah satu miniatur landmark dunia yang menjadi kebanggaan berbagai negara, lengkap dengan papan petunjuk lokasi asli dan informasi singkat tentang negara yang bersangkutan. Di situ juga disebutkan sponsor replika. Untuk miniatur Candi Borobudur, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra bekerja sama dengan Garuda Indonesia.
Di antara negara ASEAN, terlihat hanya Indonesia bersama Filipina yang mempersembahkan replika bangunan kebanggaan negara masing-masing. Peru diwakili dengan landmark terkenalnya, Manchu Picu.
India menonjolkan miniatur Benteng Merah (Red Fort) dibanding Taj Mahal yang sudah terkenal. Tak jauh dari situ berdiri miniatur Pagoda Dapotap dan Seokgatap dari Korea. Sedang Kedutaan Besar Iran dengan bantuan dana dari Program Pembangunan Pariwisata Australia mensponsori miniatur reruntuhan Istana Darius yang terkenal dengan sebutan Persepolis. Sebuah keluarga dan komunitas Yordania di Sydney mensponsori miniatur El Khazneh Petra.
Bagian Asli
Lebih dari 30 tahun lalu, Dough dan anggota keluarganya mulai membangun replika mini bagian asli Cockington Green Gardens. Ia membangun struktur mini itu sepenuhnya dengan tangan, hingga menghasilkan 33 model bagian asli.
Miniatur pertama di bagian asli, adalah bentuk mini bangunan utama yang menjadi pintu masuk sekaligus toko souvenir di lantai dasar dan kantor di lantai atasnya. Bangunan kayu dnegan ornamen khas Eropa itu mengawali koridor jalan menuju Fairy Garden.
Miniatur Desa Cockington menyusul di seberangnya. Berlokasi aslinya di Torquay – Devon, Inggris Raya, bagian ini menggambarkan rumah dan suasana pedesaan lengkap dengan miniatur sumur batu tua yang masih menggunakan timba kayu. Layaknya di negara persemakmuran, lapangan kriket dilengkapi miniatur pemain dan penontonnya ada di sana.
Suasana kian hidup dengan suara rekaman di dalam miniatur. Seperti gereja, dilengkapi dengan lonceng gereja yang berdentang-dentang. Demikian pula dengan suasana stadion sepak bola yang riuh reda dengan suara para pendukung kesebelasan. Lalu ada suara gemericik air dari miniatur sungai kecil lengkap dengan jembatannya. Begitu juga suasana pelabuhan, dengan miniatur kapal-kapal yang bersandar sampai yang rusak.
Bahkan ada miniatur kereta api (KA) berkecepatan tinggi Intercity 125 yang rel-nya mengitari sebuah kolam. Replika ini bisa beroperasi layaknya KA aslinya dengan memencet sebuah tombol dekat miniatur stasiun.
Di ujung koridor jalan menikung, berdiri sebuah miniatur puri megah. Kastil Braemer yang aslinya didirikan Earl of Mar di Skotlandia, pada tahun 1628. Benar-benar melengkapi suasana seperti di negeri dongeng.
Ada juga KA uap betulan yang bisa dinaiki, tentu dengan membayar tiket tambahan. Layaknya sarana rekreasi keluarga, taman mini ini juga memiliki area piknik, cafe dan rumah makan serta toko tanaman.
Cockington Green Gardens merupakan salah satu dari sekian banyak sarana hiburan di Gold Creek Village yang memiliki berbagai bangunan bersejarah, galeri, toko berbagai cindera mata dan barang kerajinan, cafe dan pelbagai tempat makan. Ada Walk-in Aviary yang menjadi tempat anak-anak bisa memberi makan burung-burung, ada pula Pusat Reptil Australia dan Museum Dinosaurus Nasional.
Selain fasilitas piknik, kawasan Federation Square ini juga dilengkapi dengan sebuah resor untuk menginap. Benar-benar lengkap untuk wisata bersama keluarga di satu sub urban. Semua hal tersebut juga mendapat tempat di dalam brosur Canberra Today yang bisa didapatkan gratis di berbagai tempat pariwisata Canberra. (Mega Christina di Canberra)
Diterbitkan di Halaman Wisata Sinar Harapan (SH), Senin, 9 Agustus 2010
Apalagi struktur mini ini tepat berada di lokasi strategis, langsung di sebelah kiri lorong masuk bagian internasional Cockington Green Gardens. Taman mini ala Australia ini berlokasi di sub urban Nichols, negara bagian Australian Capital Territory (ACT), barat laut pusat kota Canberra.
Dengan tiga bagian berpuncak pada Arupadatu yang menyerupai aslinya, replika Candi Borobudur ini menjulang di atas sebuah gundukan tanah yang dikitari taman. Dalam bentuk mini, struktur bunga teratai candi Buddhis ini terlihat jelas dari atas.
Menurut informasi dari website resminya, sebagian besar materi replika miniatur adalah serat kaca dan aluminium, sehingga bisa tahan lama. Karya Wahyu Indrasan dan Lukito ini menjadi salah satu miniatur landmark dunia yang menjadi kebanggaan berbagai negara, lengkap dengan papan petunjuk lokasi asli dan informasi singkat tentang negara yang bersangkutan. Di situ juga disebutkan sponsor replika. Untuk miniatur Candi Borobudur, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra bekerja sama dengan Garuda Indonesia.
Di antara negara ASEAN, terlihat hanya Indonesia bersama Filipina yang mempersembahkan replika bangunan kebanggaan negara masing-masing. Peru diwakili dengan landmark terkenalnya, Manchu Picu.
India menonjolkan miniatur Benteng Merah (Red Fort) dibanding Taj Mahal yang sudah terkenal. Tak jauh dari situ berdiri miniatur Pagoda Dapotap dan Seokgatap dari Korea. Sedang Kedutaan Besar Iran dengan bantuan dana dari Program Pembangunan Pariwisata Australia mensponsori miniatur reruntuhan Istana Darius yang terkenal dengan sebutan Persepolis. Sebuah keluarga dan komunitas Yordania di Sydney mensponsori miniatur El Khazneh Petra.
Bagian Asli
Lebih dari 30 tahun lalu, Dough dan anggota keluarganya mulai membangun replika mini bagian asli Cockington Green Gardens. Ia membangun struktur mini itu sepenuhnya dengan tangan, hingga menghasilkan 33 model bagian asli.
Miniatur pertama di bagian asli, adalah bentuk mini bangunan utama yang menjadi pintu masuk sekaligus toko souvenir di lantai dasar dan kantor di lantai atasnya. Bangunan kayu dnegan ornamen khas Eropa itu mengawali koridor jalan menuju Fairy Garden.
Miniatur Desa Cockington menyusul di seberangnya. Berlokasi aslinya di Torquay – Devon, Inggris Raya, bagian ini menggambarkan rumah dan suasana pedesaan lengkap dengan miniatur sumur batu tua yang masih menggunakan timba kayu. Layaknya di negara persemakmuran, lapangan kriket dilengkapi miniatur pemain dan penontonnya ada di sana.
Suasana kian hidup dengan suara rekaman di dalam miniatur. Seperti gereja, dilengkapi dengan lonceng gereja yang berdentang-dentang. Demikian pula dengan suasana stadion sepak bola yang riuh reda dengan suara para pendukung kesebelasan. Lalu ada suara gemericik air dari miniatur sungai kecil lengkap dengan jembatannya. Begitu juga suasana pelabuhan, dengan miniatur kapal-kapal yang bersandar sampai yang rusak.
Bahkan ada miniatur kereta api (KA) berkecepatan tinggi Intercity 125 yang rel-nya mengitari sebuah kolam. Replika ini bisa beroperasi layaknya KA aslinya dengan memencet sebuah tombol dekat miniatur stasiun.
Di ujung koridor jalan menikung, berdiri sebuah miniatur puri megah. Kastil Braemer yang aslinya didirikan Earl of Mar di Skotlandia, pada tahun 1628. Benar-benar melengkapi suasana seperti di negeri dongeng.
Ada juga KA uap betulan yang bisa dinaiki, tentu dengan membayar tiket tambahan. Layaknya sarana rekreasi keluarga, taman mini ini juga memiliki area piknik, cafe dan rumah makan serta toko tanaman.
Cockington Green Gardens merupakan salah satu dari sekian banyak sarana hiburan di Gold Creek Village yang memiliki berbagai bangunan bersejarah, galeri, toko berbagai cindera mata dan barang kerajinan, cafe dan pelbagai tempat makan. Ada Walk-in Aviary yang menjadi tempat anak-anak bisa memberi makan burung-burung, ada pula Pusat Reptil Australia dan Museum Dinosaurus Nasional.
Selain fasilitas piknik, kawasan Federation Square ini juga dilengkapi dengan sebuah resor untuk menginap. Benar-benar lengkap untuk wisata bersama keluarga di satu sub urban. Semua hal tersebut juga mendapat tempat di dalam brosur Canberra Today yang bisa didapatkan gratis di berbagai tempat pariwisata Canberra. (Mega Christina di Canberra)
Diterbitkan di Halaman Wisata Sinar Harapan (SH), Senin, 9 Agustus 2010
Sunday, November 29, 2009
Perempuan Pakistan
Rabu, 25 November 2009 14:32
Angka Partisipasi di Parlemen Tertinggi di Asia Selatan
Islamabad - Mengenakan celana panjang tradisional yang agak baggy, sepadan dengan kain semacam baju kurung dipadu dengan selendang yang disampirkan di pundak atau terkadang dikalungkan ke belakang.
Berkacamata hitam penangkis sinar matahari yang bersinar terik, Shaheen Akhtar siap di belakang kemudi mobil sedannya.
Perempuan Pakistan yang mengemudi sendiri tidaklah sedikit, nyaris seperti di Jakarta. Ini menjadi pemandangan umum perempuan modern Pakistan di Islamabad.
Beberapa di antaranya mengenakan pakaian yang lebih rapat dengan selendang menjadi kerudung atau jilbab dan cadar, terutama di universitas yang menyandang label Islam.
Shaheen merupakan salah satu dari enam peneliti perempuan di Institute of Regional Studies (IRS) Islamabad. Perempuan peneliti menjadi dominan di lembaga ini yang keseluruhan memiliki 10 peneliti.
Shaheen mengakui komposisi di IRS bukan cerminan umum, namun ia menggarisbawahi keterlibatan perempuan Pakistan dalam berbagai bidang, terutama pendidikan dan perekonomian yang demikian besar. Menurutnya, dalam arus utama nasional, perempuan memegang peran penting dalam kegiatan perekonomian keseharian.
“Anggota parlemen perempuan Pakistan mencapai 33 persen. Ini angka aksi afirmatif yang paling tinggi di Asia Selatan,” kata Shaheen ketika menerima SH dan delegasi media dari Indonesia menemui di kantornya di Islamabad, pekan lalu.
Demikian pula di bidang media, menurut Fariha Razak Haroon, Direktur Grup Geo TV Network & Jang Group of Companies. Ia memperlihatkan bagaimana dirinya menjadi direktur kelompok surat kabar berbahas Urdu tertua dan saluran televisi swasta terbesar di Pakistan.
“Kami mendorong kaum perempuan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang bagus dan aman. Di sini kami memiliki perempuan dalam jumlah yang substansial,” kata Fariha ketika menemui SH dan delegasi media dari Indonesia di Jang Building, Karachi, Senin (23/11).
Kendati demikian ketika rombongan menengok ruang redaksi, tampak mayoritas laki-laki yang berada di dalam ruangan itu. Namun, di satu ruang redaksi Daily Jang yang berbahasa Urdu, ada 5-6 perempuan di antara belasan kaum adam.
Sistem Feodal
Shaheen Akhtar mengakui di daerah suku seperti di Provinsi Balochistan ada sistem feudal yang tidak memungkinkan perempuan untuk mengedepan. Demikian pula di Provinsi Punjab bagian selatan yang masih menganut sistem feudal.
“Perempuan di sana lebih terbelakang, terutama dari segi pendidikan,” ujar Akhtar. Ia juga mengakui keterbelakangan perempuan akibat penguasaan Taliban di Provinsi Perbatasan Barat Daya (NWFP). Sekolah khusus perempuan yang buka mendapat ancaman dan Taliban tidak menghendaki perempuan berada di tempat-tempat publik.
“Masyarakat menjadi sandera Taliban. Tapi sebenarnya Taliban sendiri menjadi sandera Al-Qaeda,” tegas Akhtar.
Hal itu pula yang tampaknya berdampak secara nasional angka melek huruf (orang di atas umur 15 tahun yang dapat membaca dan menulis) untuk perempuan hanya 36 persen, dibanding laki-laki yang mencapai 63 persen di 2005, menurut CIA Factbook.
Betapa pun, memajukan perempuan di sebuah negara yang berpenduduk 176 juta (menurut perkiraan CIA Factbook di Juli 2009) bukanlah perkara mudah.
Angka Partisipasi di Parlemen Tertinggi di Asia Selatan
Islamabad - Mengenakan celana panjang tradisional yang agak baggy, sepadan dengan kain semacam baju kurung dipadu dengan selendang yang disampirkan di pundak atau terkadang dikalungkan ke belakang.
Berkacamata hitam penangkis sinar matahari yang bersinar terik, Shaheen Akhtar siap di belakang kemudi mobil sedannya.
Perempuan Pakistan yang mengemudi sendiri tidaklah sedikit, nyaris seperti di Jakarta. Ini menjadi pemandangan umum perempuan modern Pakistan di Islamabad.
Beberapa di antaranya mengenakan pakaian yang lebih rapat dengan selendang menjadi kerudung atau jilbab dan cadar, terutama di universitas yang menyandang label Islam.
Shaheen merupakan salah satu dari enam peneliti perempuan di Institute of Regional Studies (IRS) Islamabad. Perempuan peneliti menjadi dominan di lembaga ini yang keseluruhan memiliki 10 peneliti.
Shaheen mengakui komposisi di IRS bukan cerminan umum, namun ia menggarisbawahi keterlibatan perempuan Pakistan dalam berbagai bidang, terutama pendidikan dan perekonomian yang demikian besar. Menurutnya, dalam arus utama nasional, perempuan memegang peran penting dalam kegiatan perekonomian keseharian.
“Anggota parlemen perempuan Pakistan mencapai 33 persen. Ini angka aksi afirmatif yang paling tinggi di Asia Selatan,” kata Shaheen ketika menerima SH dan delegasi media dari Indonesia menemui di kantornya di Islamabad, pekan lalu.
Demikian pula di bidang media, menurut Fariha Razak Haroon, Direktur Grup Geo TV Network & Jang Group of Companies. Ia memperlihatkan bagaimana dirinya menjadi direktur kelompok surat kabar berbahas Urdu tertua dan saluran televisi swasta terbesar di Pakistan.
“Kami mendorong kaum perempuan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang bagus dan aman. Di sini kami memiliki perempuan dalam jumlah yang substansial,” kata Fariha ketika menemui SH dan delegasi media dari Indonesia di Jang Building, Karachi, Senin (23/11).
Kendati demikian ketika rombongan menengok ruang redaksi, tampak mayoritas laki-laki yang berada di dalam ruangan itu. Namun, di satu ruang redaksi Daily Jang yang berbahasa Urdu, ada 5-6 perempuan di antara belasan kaum adam.
Sistem Feodal
Shaheen Akhtar mengakui di daerah suku seperti di Provinsi Balochistan ada sistem feudal yang tidak memungkinkan perempuan untuk mengedepan. Demikian pula di Provinsi Punjab bagian selatan yang masih menganut sistem feudal.
“Perempuan di sana lebih terbelakang, terutama dari segi pendidikan,” ujar Akhtar. Ia juga mengakui keterbelakangan perempuan akibat penguasaan Taliban di Provinsi Perbatasan Barat Daya (NWFP). Sekolah khusus perempuan yang buka mendapat ancaman dan Taliban tidak menghendaki perempuan berada di tempat-tempat publik.
“Masyarakat menjadi sandera Taliban. Tapi sebenarnya Taliban sendiri menjadi sandera Al-Qaeda,” tegas Akhtar.
Hal itu pula yang tampaknya berdampak secara nasional angka melek huruf (orang di atas umur 15 tahun yang dapat membaca dan menulis) untuk perempuan hanya 36 persen, dibanding laki-laki yang mencapai 63 persen di 2005, menurut CIA Factbook.
Betapa pun, memajukan perempuan di sebuah negara yang berpenduduk 176 juta (menurut perkiraan CIA Factbook di Juli 2009) bukanlah perkara mudah.
Di Islamabad, Sekolah Murah Bukan Sekadar Jargon
Selasa, 24 November 2009 13:03
Islamabad - Apakah Anda membayangkan studi lanjut di luar negeri dengan biaya sendiri yang lebih terjangkau ketimbang di dalam negeri? Itu bukanlah tidak mungkin.
Contohnya Adam Bakhtiar yang saat ini menempuh Studi Islam tingkat magister (S2) di International Islamic University Islamabad (IIUI) dengan biaya sendiri. Pemuda kelahiran Malang, Jawa Timur ini mengaku biaya studinya hanya US$ 100 per semester ditambah biaya hidup di asrama US$ 100. Dengan demikian, hanya dengan US$ 200 per semester, Ketua Ikatan Mahasiswa Indonesia (IIUI) itu sudah bisa kuliah S2 di sebuah perguruan tinggi terkemuka.
Pengakuan itu dibenarkan Muladi yang tengah menyelesaikan tesis Magister Syariah di universitas yang sama. Sarjana alumni Kairo ini bahkan memperoleh beasiswa karena indeks prestasi kumulatifnya (IPK) di atas tiga.
Adam Bakhtiar dan Muladi merupakan bagian dari sekitar 70 mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di universitas yang didirikan atas rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam di Lahore di tahun 1974 itu.
Di antara ribuan mahasiswa, warga China merupakan mahasiswa terbanyak di IIUI yang mencapai lebih dari 600 orang. Mereka datang tidak hanya dari provinsi China yang mayoritas menganut agama Islam, tapi juga mereka dari kalangan yang nonmuslim.
“Kami miliki hubungan yang sangat baik dengan China. Kami juga memiliki beberapa perjanjian kerja sama dengan beberapa pihak, seperti dengan Provinsi Ningxia dan Asosiasi Ilmu Sosial Ningxia yang setiap tahunnya mengirimkan lebih dari 100 mahasiswa,” kata Fateh Muhammad Malik, Rektor dan guru besar IIUI ketika menerima SH dan delegasi media dari Indonesia di kampus baru IIUI di Sektor H Islamabad, pekan lalu.
Menurutnya, IIUI juga memiliki kerja sama berupa pertukaran mahasiswa, pertukaran sarjana, tenaga pengajar, serta pertukaran publikasi dengan universitas Islam di Indonesia.
“Umumnya kami memiliki kerja sama dengan universitas di negara-negara muslim yang menjadi anggota Konferensi Negara-negara Islam (OKI),” tambah Malik yang juga salah satu tokoh sastra Pakistan.
Fakultas Nonagama
Meski menyandang nama universitas Islam, IIUI telah berkembang menjadi sebuah perguruan tinggi negeri yang mencakup berbagai fakultas nonagama, seperti teknik, sosial, ekonomi dan manajamen, seni dan bahasa, serta teknologi informasi (TI). Sementara dari awal didirikan di era 1980an, IIUI memiliki tiga fakultas agama, yakni Syariah, Studi Islam (Usuluddin), dan Bahasa Arab.
Kendati demikian, sebagai universitas Islam, IIUI konsiten memisahkan mahasiswa dengan mahasiswi. Kampus mahasiswi dipimpin seorang direktur perempuan dengan seluruh tenaga pengajar perempuan pula.
Baik kampus mahasiswa maupun mahasiswi memiliki beberapa blok dengan gedung perkuliahan tiga lantai bergaya Timur Tengah dengan batu bata merah yang masing-masing di tengahnya memiliki taman rindang untuk belajar bersama. Masing-masing kampus itu memiliki perpustakaan dan auditorium terpisah pula.
Kampus baru seluas lebih dari empat hektare di Sektor H—sektor yang ditujukan untuk pendidikan di pinggiran Islamabad itu—tampak masih akan terus berkembang, sebagaimana Kampus Universitas Indonesia di Depok. Tempat ini merupakan sebuah lingkungan pendidikan yang mengundang sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa asing.
Islamabad - Apakah Anda membayangkan studi lanjut di luar negeri dengan biaya sendiri yang lebih terjangkau ketimbang di dalam negeri? Itu bukanlah tidak mungkin.
Contohnya Adam Bakhtiar yang saat ini menempuh Studi Islam tingkat magister (S2) di International Islamic University Islamabad (IIUI) dengan biaya sendiri. Pemuda kelahiran Malang, Jawa Timur ini mengaku biaya studinya hanya US$ 100 per semester ditambah biaya hidup di asrama US$ 100. Dengan demikian, hanya dengan US$ 200 per semester, Ketua Ikatan Mahasiswa Indonesia (IIUI) itu sudah bisa kuliah S2 di sebuah perguruan tinggi terkemuka.
Pengakuan itu dibenarkan Muladi yang tengah menyelesaikan tesis Magister Syariah di universitas yang sama. Sarjana alumni Kairo ini bahkan memperoleh beasiswa karena indeks prestasi kumulatifnya (IPK) di atas tiga.
Adam Bakhtiar dan Muladi merupakan bagian dari sekitar 70 mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di universitas yang didirikan atas rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam di Lahore di tahun 1974 itu.
Di antara ribuan mahasiswa, warga China merupakan mahasiswa terbanyak di IIUI yang mencapai lebih dari 600 orang. Mereka datang tidak hanya dari provinsi China yang mayoritas menganut agama Islam, tapi juga mereka dari kalangan yang nonmuslim.
“Kami miliki hubungan yang sangat baik dengan China. Kami juga memiliki beberapa perjanjian kerja sama dengan beberapa pihak, seperti dengan Provinsi Ningxia dan Asosiasi Ilmu Sosial Ningxia yang setiap tahunnya mengirimkan lebih dari 100 mahasiswa,” kata Fateh Muhammad Malik, Rektor dan guru besar IIUI ketika menerima SH dan delegasi media dari Indonesia di kampus baru IIUI di Sektor H Islamabad, pekan lalu.
Menurutnya, IIUI juga memiliki kerja sama berupa pertukaran mahasiswa, pertukaran sarjana, tenaga pengajar, serta pertukaran publikasi dengan universitas Islam di Indonesia.
“Umumnya kami memiliki kerja sama dengan universitas di negara-negara muslim yang menjadi anggota Konferensi Negara-negara Islam (OKI),” tambah Malik yang juga salah satu tokoh sastra Pakistan.
Fakultas Nonagama
Meski menyandang nama universitas Islam, IIUI telah berkembang menjadi sebuah perguruan tinggi negeri yang mencakup berbagai fakultas nonagama, seperti teknik, sosial, ekonomi dan manajamen, seni dan bahasa, serta teknologi informasi (TI). Sementara dari awal didirikan di era 1980an, IIUI memiliki tiga fakultas agama, yakni Syariah, Studi Islam (Usuluddin), dan Bahasa Arab.
Kendati demikian, sebagai universitas Islam, IIUI konsiten memisahkan mahasiswa dengan mahasiswi. Kampus mahasiswi dipimpin seorang direktur perempuan dengan seluruh tenaga pengajar perempuan pula.
Baik kampus mahasiswa maupun mahasiswi memiliki beberapa blok dengan gedung perkuliahan tiga lantai bergaya Timur Tengah dengan batu bata merah yang masing-masing di tengahnya memiliki taman rindang untuk belajar bersama. Masing-masing kampus itu memiliki perpustakaan dan auditorium terpisah pula.
Kampus baru seluas lebih dari empat hektare di Sektor H—sektor yang ditujukan untuk pendidikan di pinggiran Islamabad itu—tampak masih akan terus berkembang, sebagaimana Kampus Universitas Indonesia di Depok. Tempat ini merupakan sebuah lingkungan pendidikan yang mengundang sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa asing.
Islamabad, Kota Benteng yang Selalu Siaga
Senin, 23 November 2009 12:55
Pengantar: Tiga jurnalis Indonesia, termasuk Mega Christina dari Sinar Harapan, mendapat kesempatan untuk mengunjungi Pakistan selama sepekan, dimulai 18 November hingga 26 November 2009. Dalam kunjungan ini, delegasi media dari Indonesia bertemu beberapa tokoh penting Pakistan dan menyaksikan kondisi terkini di Islamabad, Karachi, dan Lahore.
Islamabad – Pagi merekah bersama mentari yang muncul dari balik perbukitan Margalla yang mengitari kota ini, yang menjadi latar belakang penginapan kami di kawasan Kohsar.
Ini adalah sebuah daerah perumahan yang menyerupai kawasan Menteng, yang masing-masing memiliki taman tertata apik dengan pepohonan rindang.
Tak terhitung banyaknya kowa (burung sejenis elang kecil) yang terbang rendah hingga menggaris cakrawala di kaki Bukit Margalla. Koak-koaknya seakan hendak membangunkan seisi ibu kota.
Inilah ibu kota Pakistan yang berkedudukan di punggung Dataran Tinggi (Plateau) Pothohar, bagian utara negeri ini. Kota metropolitan ini baru dibangun di era 1960-an menggantikan Karachi di bagian selatan sebagai ibu kota Pakistan, dengan visi jauh ke depan mantan Presiden Ayub Khan yang mengingingkan kesimbangan distribusi utara selatan. Selain itu, Islamabad lebih dekat dengan markas besar tentara di Rawalpindi dan daerah pertikaian Kashmir di bagian utara.
Sebagai sebuah ibu kota modern, Islamabad merupakan salah satu kota yang paling terencana dengan baik di Asia Selatan dan paling hijau dengan Hutan Loi Bher serta taman-taman kota. Menurut survei, Islamabad dianggap sebagai kota paling bersih di Pakistan.
Kota ini juga terorganisasi dengan sangat baik, terbagi dalam delapan sektor, A hingga H, dengan delapan zona yang membagi kawasan perdagangan, kawasan pusat pemerintahan, kawasan diplomatik, distrik perdagangan, sektor pendidikan, sektor industri, daerah perumahan, daerah pedesaan, dan daerah hijau.
Barikade Jalanan
Pagi di Islamabad sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehebohan bom bunuh diri yang meledak di depan Gedung Pengadilan Peshawar, sekitar dua jam dari ibu kota ini.
Suasana keamanan seperti malam ketika kami tiba.
Begitu keluar, pagar tinggi dijaga beberapa satuan pengamanan (satpam). Di penghujung Jalan 26 menjelang jalan besar, melintang beton barikade di jalanan yang mengharuskan mobil berjalan pelan dengan cara zig-zag.
Di 7th Avenue, beberapa rumah tampak ditambah barikade seperti di beberapa depan kedutaan besar di Jakarta, bahkan beton barikade ada yang nyaris setinggi dua meter.
Kian mendekati kawasan pusat pemerintahan, makin kerap titik pemeriksaan keamanan yang mengharuskan pengemudi membuka kaca dan menunjukkan identitas.
Tidak itu saja, beton barikade ditambah penghalang besi beroda yang menutup jalanan sepenuhnya, sebelum kendaraan diizinkan melintas zig-zag melewati beberapa lapis beton barikade. Di penghujung barikade terakhir, biasanya ada seorang petugas keamanan di balik tumpukan karung barikade siap dengan senjata laras panjangnya.
Bahkan, di beberapa tempat ada seorang petugas keamanan di balik tumpukan karung barikade lengkap dengan senjata laras panjang itu juga. Seperti menjelang memasuki jalan depan Hotel Marriott. Bagian depan hotel yang dikenal dengan layanan keramahan itu lebih layak menyerupai benteng penjara, dengan beton barikade di atas dua meter dan kawat durinya, lengkap dengan penjagaan superketat.
“Bom bisa terjadi di mana saja. Kehidupan normal harus tetap berjalan. Semua ini kami butuhkan untuk mencegah dan memberikan rasa aman bagi kita semua,” kata Mansood Khalid, Sekretaris Menteri Luar Negeri Urusan Pakistan ketika menerima SH dan delegasi Media dari Indonesia di kantornya di Islamabad, Kamis (19/11).
Kendati demikian seorang warga Islamabad yang tidak mau disebutkan namanya mengaku pemeriksaan keamanan itu terkadang menjengkelkan. Namun, ia tidak berdaya mengingat pengebom bunuh diri bisa menyerang kapan saja dan memang menyasar tidak saja kalangan pemerintah, tapi juga rakyat sipil.
Seperti Mansood Khalid, ia pun memilih kehidupan terus berjalan sebagaimana biasanya, karena rasa takut itu yang diinginkan teroris, katanya.
Pengantar: Tiga jurnalis Indonesia, termasuk Mega Christina dari Sinar Harapan, mendapat kesempatan untuk mengunjungi Pakistan selama sepekan, dimulai 18 November hingga 26 November 2009. Dalam kunjungan ini, delegasi media dari Indonesia bertemu beberapa tokoh penting Pakistan dan menyaksikan kondisi terkini di Islamabad, Karachi, dan Lahore.
Islamabad – Pagi merekah bersama mentari yang muncul dari balik perbukitan Margalla yang mengitari kota ini, yang menjadi latar belakang penginapan kami di kawasan Kohsar.
Ini adalah sebuah daerah perumahan yang menyerupai kawasan Menteng, yang masing-masing memiliki taman tertata apik dengan pepohonan rindang.
Tak terhitung banyaknya kowa (burung sejenis elang kecil) yang terbang rendah hingga menggaris cakrawala di kaki Bukit Margalla. Koak-koaknya seakan hendak membangunkan seisi ibu kota.
Inilah ibu kota Pakistan yang berkedudukan di punggung Dataran Tinggi (Plateau) Pothohar, bagian utara negeri ini. Kota metropolitan ini baru dibangun di era 1960-an menggantikan Karachi di bagian selatan sebagai ibu kota Pakistan, dengan visi jauh ke depan mantan Presiden Ayub Khan yang mengingingkan kesimbangan distribusi utara selatan. Selain itu, Islamabad lebih dekat dengan markas besar tentara di Rawalpindi dan daerah pertikaian Kashmir di bagian utara.
Sebagai sebuah ibu kota modern, Islamabad merupakan salah satu kota yang paling terencana dengan baik di Asia Selatan dan paling hijau dengan Hutan Loi Bher serta taman-taman kota. Menurut survei, Islamabad dianggap sebagai kota paling bersih di Pakistan.
Kota ini juga terorganisasi dengan sangat baik, terbagi dalam delapan sektor, A hingga H, dengan delapan zona yang membagi kawasan perdagangan, kawasan pusat pemerintahan, kawasan diplomatik, distrik perdagangan, sektor pendidikan, sektor industri, daerah perumahan, daerah pedesaan, dan daerah hijau.
Barikade Jalanan
Pagi di Islamabad sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehebohan bom bunuh diri yang meledak di depan Gedung Pengadilan Peshawar, sekitar dua jam dari ibu kota ini.
Suasana keamanan seperti malam ketika kami tiba.
Begitu keluar, pagar tinggi dijaga beberapa satuan pengamanan (satpam). Di penghujung Jalan 26 menjelang jalan besar, melintang beton barikade di jalanan yang mengharuskan mobil berjalan pelan dengan cara zig-zag.
Di 7th Avenue, beberapa rumah tampak ditambah barikade seperti di beberapa depan kedutaan besar di Jakarta, bahkan beton barikade ada yang nyaris setinggi dua meter.
Kian mendekati kawasan pusat pemerintahan, makin kerap titik pemeriksaan keamanan yang mengharuskan pengemudi membuka kaca dan menunjukkan identitas.
Tidak itu saja, beton barikade ditambah penghalang besi beroda yang menutup jalanan sepenuhnya, sebelum kendaraan diizinkan melintas zig-zag melewati beberapa lapis beton barikade. Di penghujung barikade terakhir, biasanya ada seorang petugas keamanan di balik tumpukan karung barikade siap dengan senjata laras panjangnya.
Bahkan, di beberapa tempat ada seorang petugas keamanan di balik tumpukan karung barikade lengkap dengan senjata laras panjang itu juga. Seperti menjelang memasuki jalan depan Hotel Marriott. Bagian depan hotel yang dikenal dengan layanan keramahan itu lebih layak menyerupai benteng penjara, dengan beton barikade di atas dua meter dan kawat durinya, lengkap dengan penjagaan superketat.
“Bom bisa terjadi di mana saja. Kehidupan normal harus tetap berjalan. Semua ini kami butuhkan untuk mencegah dan memberikan rasa aman bagi kita semua,” kata Mansood Khalid, Sekretaris Menteri Luar Negeri Urusan Pakistan ketika menerima SH dan delegasi Media dari Indonesia di kantornya di Islamabad, Kamis (19/11).
Kendati demikian seorang warga Islamabad yang tidak mau disebutkan namanya mengaku pemeriksaan keamanan itu terkadang menjengkelkan. Namun, ia tidak berdaya mengingat pengebom bunuh diri bisa menyerang kapan saja dan memang menyasar tidak saja kalangan pemerintah, tapi juga rakyat sipil.
Seperti Mansood Khalid, ia pun memilih kehidupan terus berjalan sebagaimana biasanya, karena rasa takut itu yang diinginkan teroris, katanya.
Monday, January 12, 2009
Maju Kena Mundur Kena Lumpur Lapindo
Jakarta – Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo di Sidoarjo (Timnas) mustinya sudah mundur 8 Maret 2007 lalu. Berdasarkan rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan Timnas diperpanjang alias maju untuk satu bulan lagi, berarti hingga 8 April 2007.
Sementara itu lumpur panas Lapindo tetap mengganas, tanpa mau menunggu kebijakan apa pun yang akan terjadi. Lubang mirip kawah sekitar 150 meter dari Sumur Banjar Panji 1 milik Lapindo Brantas Inc. itu tetap menyemburkan cairan panasnya.
Padahal upaya untuk menghentikan semburan lumpur dengan relief well praktis terhenti, pasca ledakan pipa gas PT Pertamina (Persero) 22 November 2006. Sebelum itu pun satu dari dua relief well sudah ‘parkir’ lantaran tergenangi lumpur.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengaku tidak ada anggaran untuk pengadaan relief well lagi kalau dari pemerintah. Malah Purnomo menyatakan akan meminta badan yang akan menggantikan Timnas nantinya untuk mengurus relief well itu.
“Kita minta kalau ada badan ini, relief well bisa masuk (anggaran badan). Kalau tidak bisa masuk, ya dikerjakan BP Migas (Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi). Karena secara engineering judgement tidak ada semburan kayak gini yang tidak bisa dimatikan,” kata Purnomo usai membuka seminar di Departemen ESDM Jakarta, Kamis (22/3).
Di samping BP Migas, Purnomo yang juga Ketua Tim Pengarah Timnas itu menyebut Pertamina bisa mengerjakan relief well itu.
“Masuk anggaran mereka. Itu pun belum pernah terjadi. Masalahnya siapa yg mau bayar?” tambah Purnomo tanpa menjelaskan lebih lanjut dan mengambang.
Ganti Rugi Perumtas
Ini sama mengambangnya dengan sikap Timnas terhadap nasib warga korban luapan lumpur panas Lapindo pasca ledakan 22 November. Terutama warga Perum Tanggulangin Sejahtera (Perumtas) 1 yang menuntut ganti rugi berupa uang (cash & carry) sama dengan warga korban lumpur panas Lapindo sebelum ledakan 22 November.
“Logikanya gini kalau mereka menuntut supaya dapat sama dengan sebelum 22 November, waktu itu ada empat desa yang kita beri ganti rugi. 22 November terjadi ledakan pipa. Ini bukan akibat langsung karena lumpur, tapi karena subduksi penurunan tanah yg sebabkan pipa meledak. Jadi tidak sepenuhnya dibebankan ke Lapindo,” jelas Purnomo.
Menampik membela Lapindo, Purnomo menandaskan itu argumen hukum. Menurutnya, saat ini tidak ada satu pun keputusan hukum yang mengatakan Lapindo bersalah.
“Kalau kita turuti misalnya, pilihannya kan pemerintah atau Lapindo. Kalau dari pemerintah, tidak bisa lebih dari yang dibayarkan di Aceh dan Yogya,” tambah Purnomo.
Ia mengaku pihaknya telah menekan Lapindo habis-habisan, dengan hasil keluarnya relokasi berupa tanah plus Rp 15 juta. Usai menghadiri pertemuan dengan Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Jatim, Purnomo kembali berjanji akan kembali meminta Lapindo agar mau memberikan ganti rugi berupa cash & carry. Baru janji.
Infrastruktur
Yang tak kalah mengambangnya juga soal infrastruktur seperti jalan tol Gempol-Surabaya yang menjadi tulang punggung Jawa Timur (Jatim), dari Surabaya ke selatan dan ke timur maupun sebaliknya. Setelah jalan tol Gempol-Porong lumpuh, praktis perekonomian tersendat.
Kendati Komisi V DPR telah sepakat mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), toh Ketua Timnas menyatakan masih ada pemikiran lain. Ia menyebutkan kemungkinan seperti jalan tol itu dibangun swasta.
“Kedua, pokoknya kita (pemerintah) bangun, nanti soal di-reimburse ke Lapindo sambil kita menunggu keputusan pengadilan yang 13 tersangka itu. Sekarang ada tidak ada hukum yang mengatakan Lapindo salah. Orang mengatakan iya (salah), saya katakan iya. Tapi keputusan yang in krach (mengikat) belum,” kata Purnomo.
Harusnya Tim Pengarah mengikuti pendapat Ketua Tim Pelaksana Timnas, Basuki Hadi Moeljono usai rapat persiapan Timnas di Departemen ESDM, Jakarta, Selasa (6/3) lalu. Basuki mengakui badan pengganti Timnas menggunakan dana APBN, namun Lapindo Brantas Inc.masih tetap harus bertanggung jawab.
“Yang penting negara bertanggung jawab, kalau saya. Melihat magnitude-nya kayak gitu itu. Kalaupun negara bertanggung jawab, itu bukan berarti Lapindo lepas tanggung jawab. Misalnya nanti negara mengambil alih, bukan berarti terus lepas. Nanti Pengadilan memutus bersalah, negara berurusan dengan Lapindo, jangan masyarakat berurusan dengan Lapindo,” tegas Basuki.
Sebagai negara hukum, tentu tidak ada satu badan usaha di Indonesia yang tidak tunduk pada hukum di Indonesia. Apalagi penyidikan Polisi akan segera dilimpahkan ke Kejaksanaan. Malah selain itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan banyak pihak lain juga mengajukan somasi terhadap Lapindo Brantas Inc. Mustinya pemerintah tegas untuk menyelamatkan warga serta perekonomian Jatim khususnya dan perekonomian Indonesia umumnya. *
Sementara itu lumpur panas Lapindo tetap mengganas, tanpa mau menunggu kebijakan apa pun yang akan terjadi. Lubang mirip kawah sekitar 150 meter dari Sumur Banjar Panji 1 milik Lapindo Brantas Inc. itu tetap menyemburkan cairan panasnya.
Padahal upaya untuk menghentikan semburan lumpur dengan relief well praktis terhenti, pasca ledakan pipa gas PT Pertamina (Persero) 22 November 2006. Sebelum itu pun satu dari dua relief well sudah ‘parkir’ lantaran tergenangi lumpur.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengaku tidak ada anggaran untuk pengadaan relief well lagi kalau dari pemerintah. Malah Purnomo menyatakan akan meminta badan yang akan menggantikan Timnas nantinya untuk mengurus relief well itu.
“Kita minta kalau ada badan ini, relief well bisa masuk (anggaran badan). Kalau tidak bisa masuk, ya dikerjakan BP Migas (Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi). Karena secara engineering judgement tidak ada semburan kayak gini yang tidak bisa dimatikan,” kata Purnomo usai membuka seminar di Departemen ESDM Jakarta, Kamis (22/3).
Di samping BP Migas, Purnomo yang juga Ketua Tim Pengarah Timnas itu menyebut Pertamina bisa mengerjakan relief well itu.
“Masuk anggaran mereka. Itu pun belum pernah terjadi. Masalahnya siapa yg mau bayar?” tambah Purnomo tanpa menjelaskan lebih lanjut dan mengambang.
Ganti Rugi Perumtas
Ini sama mengambangnya dengan sikap Timnas terhadap nasib warga korban luapan lumpur panas Lapindo pasca ledakan 22 November. Terutama warga Perum Tanggulangin Sejahtera (Perumtas) 1 yang menuntut ganti rugi berupa uang (cash & carry) sama dengan warga korban lumpur panas Lapindo sebelum ledakan 22 November.
“Logikanya gini kalau mereka menuntut supaya dapat sama dengan sebelum 22 November, waktu itu ada empat desa yang kita beri ganti rugi. 22 November terjadi ledakan pipa. Ini bukan akibat langsung karena lumpur, tapi karena subduksi penurunan tanah yg sebabkan pipa meledak. Jadi tidak sepenuhnya dibebankan ke Lapindo,” jelas Purnomo.
Menampik membela Lapindo, Purnomo menandaskan itu argumen hukum. Menurutnya, saat ini tidak ada satu pun keputusan hukum yang mengatakan Lapindo bersalah.
“Kalau kita turuti misalnya, pilihannya kan pemerintah atau Lapindo. Kalau dari pemerintah, tidak bisa lebih dari yang dibayarkan di Aceh dan Yogya,” tambah Purnomo.
Ia mengaku pihaknya telah menekan Lapindo habis-habisan, dengan hasil keluarnya relokasi berupa tanah plus Rp 15 juta. Usai menghadiri pertemuan dengan Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Jatim, Purnomo kembali berjanji akan kembali meminta Lapindo agar mau memberikan ganti rugi berupa cash & carry. Baru janji.
Infrastruktur
Yang tak kalah mengambangnya juga soal infrastruktur seperti jalan tol Gempol-Surabaya yang menjadi tulang punggung Jawa Timur (Jatim), dari Surabaya ke selatan dan ke timur maupun sebaliknya. Setelah jalan tol Gempol-Porong lumpuh, praktis perekonomian tersendat.
Kendati Komisi V DPR telah sepakat mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), toh Ketua Timnas menyatakan masih ada pemikiran lain. Ia menyebutkan kemungkinan seperti jalan tol itu dibangun swasta.
“Kedua, pokoknya kita (pemerintah) bangun, nanti soal di-reimburse ke Lapindo sambil kita menunggu keputusan pengadilan yang 13 tersangka itu. Sekarang ada tidak ada hukum yang mengatakan Lapindo salah. Orang mengatakan iya (salah), saya katakan iya. Tapi keputusan yang in krach (mengikat) belum,” kata Purnomo.
Harusnya Tim Pengarah mengikuti pendapat Ketua Tim Pelaksana Timnas, Basuki Hadi Moeljono usai rapat persiapan Timnas di Departemen ESDM, Jakarta, Selasa (6/3) lalu. Basuki mengakui badan pengganti Timnas menggunakan dana APBN, namun Lapindo Brantas Inc.masih tetap harus bertanggung jawab.
“Yang penting negara bertanggung jawab, kalau saya. Melihat magnitude-nya kayak gitu itu. Kalaupun negara bertanggung jawab, itu bukan berarti Lapindo lepas tanggung jawab. Misalnya nanti negara mengambil alih, bukan berarti terus lepas. Nanti Pengadilan memutus bersalah, negara berurusan dengan Lapindo, jangan masyarakat berurusan dengan Lapindo,” tegas Basuki.
Sebagai negara hukum, tentu tidak ada satu badan usaha di Indonesia yang tidak tunduk pada hukum di Indonesia. Apalagi penyidikan Polisi akan segera dilimpahkan ke Kejaksanaan. Malah selain itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan banyak pihak lain juga mengajukan somasi terhadap Lapindo Brantas Inc. Mustinya pemerintah tegas untuk menyelamatkan warga serta perekonomian Jatim khususnya dan perekonomian Indonesia umumnya. *
Soeharto Menyulut Kebijakan Anti-Tionghoa di Tengah Perang Dingin
Jakarta – Era kepemimpinan Soekarno, Tionghoa Indonesia menikmati kebijakan multiras yang mengayomi seluruh golongan dan bulan madu dengan penguasa. Bahkan salah satu orang terdekat Soekarno adalah Oei Tjoe Tat yang terakhir menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Dwikora.
Begitu presiden pertama republik tak berdaya, dengan surat sakti Supersemar Soeharto menjadi digdaya. Berbalik 180 derajat pula kebijakannya yang semula merangkul, menjadi memusuhi Tionghoa.
“Selaras dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S), dimulailah kampanye sinophopia atau anti-Tionghoa yang luas, disponsori kekuatan asing, terutama Inggris dan Amerika Serikat (AS). Di dalam negeri, Lembaga Pembinaan dan Kesatuan Bangsa (LPKB) menggunakan momen ini untuk menghantam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki),” kata Benny G.Setiono, penulis buku Tionghoa Dalam Pusaran Politik.
Ia mencatat dalam Bab 49 bukunya, 25 Maret 1966 pemerintah menutup perwakilan kantor berita Hsinhua (sekarang ditulis Xinhua) dan mencabut seluruh kartu pers wartawannya.
“Mereka membelokkan opini rakyat Indonesia dengan menyatakan musuh bangsa dan rakyat Indonesia yang sesungguhnya adalah China yang berasal dari utara, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dengan serentak semua media massa Indonesia - yang lolos screening Angkatan Darat dan diizinkan terbit kembali – melakukan propaganda anti-Tionghoa dan anti-RRT,” tambah Benny.
Lebih jauh ia menjelaskan pada masa Orde Lama, inflasi menggila, sehingga dengan mudah Orde Baru menimpakan semua kesalahan pada orang Tionghoa yang dicap sebagai Kolone Kelima, tukang timbun, dan tidak peduli kepentingan rakyat.
Maka meletuslah kerusuhan anti-Tionghoa yang diiringi penjarahan, perusakan bahkan pembakaran rumah, toko, sekolah, mobil dan segala yang berbau Tionghoa. Termasuk unjuk rasa dan penyerangan Konsulat RRT di Medan, Jakarta, dan Makassar.
Berbagai Larangan
Benny yang waktu itu mahasiswa Universitas Res Publica menyaksikan mulai April 1966 tindakan kesatuan-kesatuan aksi mendapat dukungan militer yang mengeluarkan perintah penutupan 629 sekolah-sekolah Tionghoa, sehingga 272.782 murid dan 6.478 gurunya terlantar. Dengan Surat Keputusan 6 Juli 1966, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang murid eks sekolah Tionghoa ditampung di sekolah swasta nasional, sedang di sekolah negeri hanya dibatasi kurang dari lima persen saja.
Tidak itu saja, Benny menyebutkan tanggal 8 Mei 1966 Pangdam Aceh, Brigjen Ishak Djuarsa memerintahkan seluruh Tionghoa WNA meninggalkan Aceh sebelum 17 Agustus 1966. Alhasil lebih dari 15.000 Tionghoa terpaksa angkat kaki dari Serambi Mekkah.
Sementara Pangdam Sriwijaya, Brigjen Makmun Murod mengizinkan Tionghoa WNA tinggal hanya di Pulau Bangka Belitung, kalau tidak mau, dipersilakan pulang ke RRT. Tanggal 20 Desember 1966 Brigjen Ryachudu mengusir ketua dan seluruh pengurus Chung Hua Kung Hui dari Kalimantan Barat. Sehari kemudian Walikota Makassar melarang Tionghoa WNA berdagang kebutuhan bahan pokok,
Benny menambahkan Juli 1966 Pangdam Brawijaya, Mayjen Soemitro melarang seluruh koran Tionghoa dan melarang penggunaan huruf dan bahasa China di muka umum, termasuk buku. Soemitro juga melarang Tionghoa WNA/stateless berdagang di kota, kecuali Surabaya; dilarang pindah domisili, dikenai pajak Rp 2.500 per jiwa dan menutup seluruh kelenteng di Jawa Timur dan Madura.
Bahkan 3 dan 21 Januari 1967 toko-toko Tionghoa WNA di luar Surabaya harus ditutup dan uang hasil penjualan barang dideposito dan dilaporkan ke panitia daerah. Dalam prakteknya, sumber SH mengalami tokonya diambil-alih tentara begitu saja, tanpa proses hukum apapun dan dibiarkan terlunta-lunta.
Kebijakan Resmi
Orde Baru menerapkan kebijakan melarang segala yang berbau Tionghoa, mulai dari yang paling ringan seperti ganti nama. Ini merupakan keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966.
Pengacara kenamaan Yap Thiam Hien mencatat tidak kurang dari 13 dokumen yang perlu diganti bersamaan dengan aturan ganti nama itu. Mulai dari Kartu Tanpa Penduduk, akta-akta, hingga berbagai rekening yang jelas memakan biaya tidak sedikit.
Seminar Kedua Angkatan Darat di Seskoad Bandung, 25-31 Agustus 1966 dipimpin Mayjen Suwarto memutuskan mengganti RRT menjadi RRC dan orang Tionghoa menjadi orang China. Keputusan ini dikukuhkan dengan Surat Edaran Presidium Kabinet RI No.SE-06/Preskab/6/1967 tanggal 20 Juni 1967.
Tanggal 6 Desember 1967 Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat China. Isinya semua upacara agama, kepercayaan dan adat-istiadat China hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga atau di dalam ruangan tertutup. Maka lenyaplah perayaan Tahun Baru Imlek, capgomeh, lomba perahu naga, bahkan tarian barongsai.
Ini disusul dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4555.2-360 Tahun 1968 mengenai Penataan Kelenteng. Berikutnya ada Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 yang melarang penerbitan dan percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa China.
Lalu Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengukuhkan penerapan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui SKB 01-UM.09.30.80 No.42. Kebijakan-kebijakan ini jelas-jelas mendiskriminasi Tionghoa Indonesia.
Melestarikan Rasialisme
Sepanjang era Soeharto nyaris tiada tahun tanpa tindakan rasial terhadap Tionghoa, baik yang dilakukan langsung aparat negara maupun ledakan gerakan massa yang sudah terlanjur disulut sentimen anti-Tionghoa. Benny mengingatkan huru-hara anti-Tionghoa di Bandung, 5 Agustus 1973. Pemicunya tukang gerobak Asep bin Tosin tersenggol mobil VW yang dikendarai pemuda Tionghoa. Lalu Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) yang semula unjuk rasa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka menjadi aksi rasialis terhadap toko-toko Tionghoa di Jakarta.
Dipicu perkelahian tiga siswa SGO di Solo, 22 November 1980, pecah kerusuhan anti-Tionghoa yang melebar ke Boyolali, Salatiga, Ambarawa, hingga melumpuhkan Semarang sampai tanggal 25 November.
Menjelang kejatuhan Soeharto, kerusuhan bukannya surut, malah menjadi-janji. Sebut saja di Purwakarta, 31 Oktober-2 November 1995; Pekalongan, 24 November 1995; Situbondo, 10 Oktober 1996; Tasikmalaya, 26 Desember 1996; Sanggau Ledo, 30 Desember 1995 - 2 Januari 1996; Tanah Abang, 28 Januari 1997; Rengasdengklok, 27-31 Januari 1997; Banjarmasin, 23 Mei 1997; Makassar, 15 September 1997 dan masih banyak lagi yang tidak terekam media.
Kerusuhan yang ujung-ujungnya menyasar toko-toko Tionghoa mencapai puncaknya pada 13-15 Mei 1998 yang dikenal sebagai May Riot di Jakarta dan sekitarnya.
Percukongan
Benny mengingatkan selain merangkul teknokrat lulusan negara kapitalis, Soeharto paham yang bisa menggerakkan sektor riil adalah Tionghoa. Maka ia menjadikan Tionghoa sebagai kroninya, apalagi yang sudah hopeng (akrab) dengannya sejak menjabat Pangdam Diponegoro, seperti Pek Kiong dan Liem Soe Liong (Sudono Salim).
“Soeharto menggunakan percukongan. Dari lurah sampai pangdam ada cukong di belakangnya. Di balik cukong ada pejabat,” jelas Benny lugas.
Jelas Soeharto merepresi hak-hak politik dan budaya kaum Tionghoa, namun memberi ruang gerak di sektor bisnis. Benny menyebutkan menggunakan Tionghoa semata sebagai 'binatang ekonomi' untuk kepentingan diri dan kroni-kroninya. (dari berbagai sumber/mega christina)
Tulisan ini diterbitkan dalam Sinar Harapan edisi khusus meninggalkan Soeharto, Januari 2008
Friday, October 17, 2008
Sekolah Gratis Baru Sebatas Mimpi
Sekolah Dasar Negeri (SDN) terutama yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah pusat dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pemerintah lokal, wajib menerapkan sekolah gratis demi suksesnya wajib belajar. Kendati demikian, ini tidak berarti tidak ada pungutan sama sekali di sekolah.
Memang tidak ada Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan alias SPP. Namun bersama Komite Sekolah, kepala sekolah dapat menarik uang sumbangan baik tahunan maupun bulanan. Seperti yang pernah penulis alami sebagai orangtua asuh, tahun pertama sumbangan tahunan sebesar Rp 175.000, belum termasuk sumbangan bulanan. Untuk ayah si anak yang upah minimum provinsi (UMP)-nya kurang dari Rp 1 juta, itu sudah 20 persen gaji. Padahal ia memiliki tiga anak usia sekolah. Jadi tidak terbayangkan betapa beratnya beban sang ayah di awal tahun ajaran baru.
Selain sumbangan komite tahunan dan bulanan, saban bulan SDN kawasan Kramat, Jakarta Timur itu juga menarik uang kebersihan. Ada pula pembelian buku melalui guru. Seorang petugas bagian pemasaran buku bahkan mengaku membelikan jam tangan mahal dan mentransfer uang kepada guru agar proyek penjualan bukunya berhasil. Buku itu berupa latihan soal untuk Ujian Akhir Nasional (UAN).
Beberapa waktu lalu menjelang UAN, kepala sekolah (kepsek) menjelaskan bahwa pengadaan buku sekolah itu karena ada kekhawatiran siswa tidak lulus dan adanya sistem komputerisasi. Maka akhirnya penulis setuju membayar Rp 85.000 melalui sang guru, di hadapan kepsek. Tetapi ketika penulis meminta tanda terima, kepsek menolak. Ia menegaskan bahwa sekolah tidak menjual buku, namun hanya membantu siswa.
Yang lebih mengejutkan adalah les bulanan mulai Januari 2008 yang dimulai pukul 06.30. Alasannya, untuk mempersiapkan siswa menghadapi UAN, dan guru meminta Rp 30.000 per bulan sebagai uang lelah berangkat ke sekolah lebih pagi. Namun kepada penulis, guru menjelaskan bahwa pihaknya tidak meminta bayaran, tetapi menerima kalau ada orangtua murid yang memberi uang. Soal besarnya uang les terserah pada orangtua murid, tetapi tetap tanpa tanda terima.
Sementara itu menjelang ujian lokal sekolah, ada pungutan study tour ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Museum Satria Mandala dan Planetarium, sebesar Rp 55.000. Setelah UAN usai, sekolah mengadakan darma wisata dengan biaya Rp 140.000. Menurut kepala sekolah, darma wisata itu sebagai bentuk perpisahan. ”Karena sudah tradisi, jadi biasa,” katanya.
Terbayang pikiran orangtua asuh sibuk mencarikan sekolah lanjutan, pihak SD justru sibuk dengan perpisahan yang menghamburkan uang dan nyaris tidak ada manfaatnya. Itu merupakan sebagian kecil pengalaman nyata sebagai orangtua asuh, bahwa sekolah gratis di sekolah negeri ini baru sebatas mimpi.
Memang tidak ada Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan alias SPP. Namun bersama Komite Sekolah, kepala sekolah dapat menarik uang sumbangan baik tahunan maupun bulanan. Seperti yang pernah penulis alami sebagai orangtua asuh, tahun pertama sumbangan tahunan sebesar Rp 175.000, belum termasuk sumbangan bulanan. Untuk ayah si anak yang upah minimum provinsi (UMP)-nya kurang dari Rp 1 juta, itu sudah 20 persen gaji. Padahal ia memiliki tiga anak usia sekolah. Jadi tidak terbayangkan betapa beratnya beban sang ayah di awal tahun ajaran baru.
Selain sumbangan komite tahunan dan bulanan, saban bulan SDN kawasan Kramat, Jakarta Timur itu juga menarik uang kebersihan. Ada pula pembelian buku melalui guru. Seorang petugas bagian pemasaran buku bahkan mengaku membelikan jam tangan mahal dan mentransfer uang kepada guru agar proyek penjualan bukunya berhasil. Buku itu berupa latihan soal untuk Ujian Akhir Nasional (UAN).
Beberapa waktu lalu menjelang UAN, kepala sekolah (kepsek) menjelaskan bahwa pengadaan buku sekolah itu karena ada kekhawatiran siswa tidak lulus dan adanya sistem komputerisasi. Maka akhirnya penulis setuju membayar Rp 85.000 melalui sang guru, di hadapan kepsek. Tetapi ketika penulis meminta tanda terima, kepsek menolak. Ia menegaskan bahwa sekolah tidak menjual buku, namun hanya membantu siswa.
Yang lebih mengejutkan adalah les bulanan mulai Januari 2008 yang dimulai pukul 06.30. Alasannya, untuk mempersiapkan siswa menghadapi UAN, dan guru meminta Rp 30.000 per bulan sebagai uang lelah berangkat ke sekolah lebih pagi. Namun kepada penulis, guru menjelaskan bahwa pihaknya tidak meminta bayaran, tetapi menerima kalau ada orangtua murid yang memberi uang. Soal besarnya uang les terserah pada orangtua murid, tetapi tetap tanpa tanda terima.
Sementara itu menjelang ujian lokal sekolah, ada pungutan study tour ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Museum Satria Mandala dan Planetarium, sebesar Rp 55.000. Setelah UAN usai, sekolah mengadakan darma wisata dengan biaya Rp 140.000. Menurut kepala sekolah, darma wisata itu sebagai bentuk perpisahan. ”Karena sudah tradisi, jadi biasa,” katanya.
Terbayang pikiran orangtua asuh sibuk mencarikan sekolah lanjutan, pihak SD justru sibuk dengan perpisahan yang menghamburkan uang dan nyaris tidak ada manfaatnya. Itu merupakan sebagian kecil pengalaman nyata sebagai orangtua asuh, bahwa sekolah gratis di sekolah negeri ini baru sebatas mimpi.
Tuesday, October 14, 2008
Menyelamatkan Pelindung Bumi
ADAKAH kehidupan lain di luar bumi? Demi menjawab pertanyaan ini, berbagai misi dan wahana luar angkasa telah bertolak meninggalkan bumi. Terakhir berupa temuan es di kutub Planet Mars yang mengasumsikan adanya air, namun toh belum bisa memastikan adanya kehidupan di planet dewa perang itu.
Planet bumi yang relatif mungil dibanding ukuran tata surya dan berbagai galaksi lainnya, toh punya kedudukan demikian istimewa di jagat raya ini. Sejauh pengetahuan kita saat ini, bumi dengan segala keunikannya masih merupakan anugerah tak terhingga yang memungkinkan terselenggaranya kehidupan. Bumi masih menjadi satu-satunya tempat tinggal mahluk hidup di alam semesta yang luas ini.
Salah satu keunikan itu, bumi memiliki lapisan ozon (03, tri oksigen). Lapisan ozon inilah yang menjadi pelindung bumi dari sinar ultra-violet (UV) yang membahayakan. Sudah bukan rahasia lagi kalau lapisan pelindung bumi ini berlubang. Tepat ketika warga dunia memperingati Hari Ozon Internasional yang jatuh pada tanggal 16 September, Badan Meteorologi Dunia (WMO) memberi kejutan. Bukan sembarang kejutan, melainkan dengan pernyataan bahwa ukuran lubang ozon di Antartika telah lebih besar ketimbang ukuran maksimumnya di tahun 2007 seperti dikutip kantor berita Xinhua.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengungkapkan dalam beberapa pekan, lubang ozon telah berkembang dengan pesat dan kini melampaui ukuran maksimum yang dicapai tahun lalu. WMO menyebutkan lubang ozon mencakup 27 juta kilometer persegi. Maksimum yang dicapai 2007 adalah 25 kilometer persegi.
Tahun 2008 ini lubang ozon akan terus berkembang hingga mencapai ukuran maksimum baru. Lubang ozon Antartika telah dipantau sejak era 1980-an. Biasanya lubang itu terbentuk di Agustus, hingga mencapai ukuran maksimumnya pada akhir September atau awal Oktober sebelum kembali pulih utuh di pertengahan Desember.
Tentu ini mengejutkan. Pasalnya, para ilmuwan juga kian menekankan kemungkinan keterkaitan antara kerusakan bumi dan perubahan iklim dengan lubang ozon ini. Belum lagi berkembangnya kanker kulit dan sejumlah penyakit yang akan timbul akibat tekanan terhadap respons kekebalan yang disebabkan tingginya radiasi UV-B antara lain penyakit kulit, campak, chicken pox, herpes, malaria, leishamaniasis, TBC, kusta, dan infeksi jamur, seperti candidiasis.
Bahan Perusak
Memang lapisan ozon nun jauh berada di bawah stratosfer, antara 15-30 kilometer di atas permukaan bumi. Namun tidak berarti lapisan itu bebas dari dampak kegiatan manusia.
Adalah zat bernama kloroflorokarbon (CFC) buatan manusia yang meningkatkan kadar penipisan ozon. CFC ini digunakan masyarakat modern mulai dari lemari pendingin (kulkas), bahan dorong dalam penyembur, pembuatan busa dan bahan pelarut terutama di pabrik elektronika.
Setiap satu molekul CFC yang dibebaskan, molekul itu bisa bertahan 50-100 tahun dalam atmosfer sebelum dihapuskan. Dalam waktu kira-kira lima tahun, CFC bergerak naik dengan perlahan ke stratosfer (10 – 50 kilometer dari permukaan bumi). Di atas lapisan ozon utama, pada ketinggian 20– 25 kilometer, kurang sinar UV diserap ozon. Molekul CFC terurai setelah bercampur dengan UV, dan membebaskan atom klorin. Nah atom klorin inilah yang berupaya memusnahkan ozon dan menghasilkan lubang ozon tadi.
Masyarakat dunia telah menyepakati Protokol Montreal untuk mengurangi penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) sampai lebih dari 95 persen, guna melindungi lapisan ozon untuk generasi sekarang dan masa depan. Caranya dengan tidak menggunakan barang atau produk yang masih menggunakan BPO. Misalnya kalau membeli kulkas, pendingin udara (AC), pastikan produk itu tidak mengandung CFC. Atau produk kosmetik dengan semprotan (spray), jangan beli yang aerosol mengandung CFC.
Pengurangan BPO juga bisa dicapai dengan mengurangi gas rumah kaca (GRK) dalam jumlah yang sangat besar. Sebagaimana kita ketahui GRK salah satunya diproduksi kendaraan bermotor, maka dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor kita ikut membantu menyelamatkan pelindung bumi kita yang satu ini.
Planet bumi yang relatif mungil dibanding ukuran tata surya dan berbagai galaksi lainnya, toh punya kedudukan demikian istimewa di jagat raya ini. Sejauh pengetahuan kita saat ini, bumi dengan segala keunikannya masih merupakan anugerah tak terhingga yang memungkinkan terselenggaranya kehidupan. Bumi masih menjadi satu-satunya tempat tinggal mahluk hidup di alam semesta yang luas ini.
Salah satu keunikan itu, bumi memiliki lapisan ozon (03, tri oksigen). Lapisan ozon inilah yang menjadi pelindung bumi dari sinar ultra-violet (UV) yang membahayakan. Sudah bukan rahasia lagi kalau lapisan pelindung bumi ini berlubang. Tepat ketika warga dunia memperingati Hari Ozon Internasional yang jatuh pada tanggal 16 September, Badan Meteorologi Dunia (WMO) memberi kejutan. Bukan sembarang kejutan, melainkan dengan pernyataan bahwa ukuran lubang ozon di Antartika telah lebih besar ketimbang ukuran maksimumnya di tahun 2007 seperti dikutip kantor berita Xinhua.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengungkapkan dalam beberapa pekan, lubang ozon telah berkembang dengan pesat dan kini melampaui ukuran maksimum yang dicapai tahun lalu. WMO menyebutkan lubang ozon mencakup 27 juta kilometer persegi. Maksimum yang dicapai 2007 adalah 25 kilometer persegi.
Tahun 2008 ini lubang ozon akan terus berkembang hingga mencapai ukuran maksimum baru. Lubang ozon Antartika telah dipantau sejak era 1980-an. Biasanya lubang itu terbentuk di Agustus, hingga mencapai ukuran maksimumnya pada akhir September atau awal Oktober sebelum kembali pulih utuh di pertengahan Desember.
Tentu ini mengejutkan. Pasalnya, para ilmuwan juga kian menekankan kemungkinan keterkaitan antara kerusakan bumi dan perubahan iklim dengan lubang ozon ini. Belum lagi berkembangnya kanker kulit dan sejumlah penyakit yang akan timbul akibat tekanan terhadap respons kekebalan yang disebabkan tingginya radiasi UV-B antara lain penyakit kulit, campak, chicken pox, herpes, malaria, leishamaniasis, TBC, kusta, dan infeksi jamur, seperti candidiasis.
Bahan Perusak
Memang lapisan ozon nun jauh berada di bawah stratosfer, antara 15-30 kilometer di atas permukaan bumi. Namun tidak berarti lapisan itu bebas dari dampak kegiatan manusia.
Adalah zat bernama kloroflorokarbon (CFC) buatan manusia yang meningkatkan kadar penipisan ozon. CFC ini digunakan masyarakat modern mulai dari lemari pendingin (kulkas), bahan dorong dalam penyembur, pembuatan busa dan bahan pelarut terutama di pabrik elektronika.
Setiap satu molekul CFC yang dibebaskan, molekul itu bisa bertahan 50-100 tahun dalam atmosfer sebelum dihapuskan. Dalam waktu kira-kira lima tahun, CFC bergerak naik dengan perlahan ke stratosfer (10 – 50 kilometer dari permukaan bumi). Di atas lapisan ozon utama, pada ketinggian 20– 25 kilometer, kurang sinar UV diserap ozon. Molekul CFC terurai setelah bercampur dengan UV, dan membebaskan atom klorin. Nah atom klorin inilah yang berupaya memusnahkan ozon dan menghasilkan lubang ozon tadi.
Masyarakat dunia telah menyepakati Protokol Montreal untuk mengurangi penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) sampai lebih dari 95 persen, guna melindungi lapisan ozon untuk generasi sekarang dan masa depan. Caranya dengan tidak menggunakan barang atau produk yang masih menggunakan BPO. Misalnya kalau membeli kulkas, pendingin udara (AC), pastikan produk itu tidak mengandung CFC. Atau produk kosmetik dengan semprotan (spray), jangan beli yang aerosol mengandung CFC.
Pengurangan BPO juga bisa dicapai dengan mengurangi gas rumah kaca (GRK) dalam jumlah yang sangat besar. Sebagaimana kita ketahui GRK salah satunya diproduksi kendaraan bermotor, maka dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor kita ikut membantu menyelamatkan pelindung bumi kita yang satu ini.
Friday, April 18, 2008
Sebuah Kompromi Ketika Bumi Tak Bisa Menunggu
Jakarta – Masih segar dalam ingatan hasil Konforensi Para Pihak (COP) ke-13 Konvensi Kerangka kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali, 15 Desember lalu. Kendati terbilang sukses menggulirkan perundingan dua tahun untuk membicarakan kelanjutan Protokol Kyoto yang berakhir 2012, Peta Jalan Bali tidak dapat memasukkan sasaran jangka menengah pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) 25-40 persen dari tingkat 1990 untuk tercapai di tahun 2020.
Dari awal Amerika Serikat (AS) bersikukuh tak ada sasaran angka, baikan besaran maupun kurun waktu dalam dokumen akhir UNFCCC itu. Banyak yang berharap pada pengganti Pemerintahan Bush, menjadi mitra perunding baru yang terpilih dalam pemilihan presiden AS November mendatang.
Namun dalam perundingan yang krusial ini bukan masalah perubahan iklim an sich. Perundingan itu akan menjadi pisau bermata dua sebagai senjata untuk daya tawar politik dan ekonomi bagi hampir 190 negara yang terlibat.
Ini terbukti dengan keluarnya kata-kata sanksi perdagangan bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok 77 (G77) plus China. Pasalnya di sana ada China dan India yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi Asia yang tengah meroket, namun haus energi dan bakal menghasilkan emisi pula.
Perundingan perubahan iklim ini ditargetkan mencapai kesimpulan dalam COP ke-15 di Copenhagen, Denmark di 2009. Sementara di Rio de Janeiro akan mulai bergulir Konvensi Keanekaragaman Hayati mulai 2008 yang bakal pararel dengan perubahan iklim tadi.
Tak Bisa Menunggu
Saat ini saja, para ilmuan sudah menyatakan tren emisi GRK terus menanjak. Ilmuan yang tergabung dalam Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) telah mengingatkan agar suhu permukaan global tidak naik lebih dari dua derajat Celsius, maka tren kenaikan emisi GRK harus sudah mencapai puncak 10-15 tahun lagi.
Padahal angka IPCC relatif moderat. Tak heran kalau Presiden Global Coral Reef Alliance, Thomas J. Goreau menilai IPCC menyepelekan peningkatan suhu yang bakal terjadi. Menurutnya pemodelan IPPC mengambil dari dugaan, bukan rekaman masa lalu seperti yang ia lakukan.
“Pemanasan global lebih cepat daripada yang IPCC perkirakan dan akan lebih buruk ketimbang pemodelan,” kata Goreau yang bekerja untuk konservasi terumbu karang ketika SH temui di Pemuteran, Buleleng, beberapa waktu lalu.
Ia menandaskan saat ini pemanasan global sudah di luar kendali dan pemasan tidak boleh berlanjut.
“Terumbu karang dan pulau-pulau kecil yang rendah sudah tidak dapat lagi memanggung kenaikan suhu. Ini akan memicu bencana kematian massal terumbu karang,” tegas Goreau yang turun-temurun dari kakek dan ayahnya pakar ekosistem laut.
Ia juga mengungkapkan kalau pemanasan global naik satu derajat Celcius lagi di permukaan air laut, maka akan memicu pemutihan (bleaching) terumbu karang. Ia mengingatkan kalau suhu sampai naik dua derajat Celcius lagi, akan terjadi kematian massal terumbu karang di dunia.
“Beberapa tahun lagi daerah yang mendapat arus laut lebih panas, akan segera mengalami keambrukan perikanan, karena biota yang menjadi makanan ikan tak ada lagi,” tambah Goreau yang meraih doktor biogeokimia dari Harvard dan master astronomi dari California Technology.
Kian Miskin
Masalahnya bukan sekedar ramalan, tapi pemanasan global ini sudah terjadi kini dan di sini, di planet bumi yang semata wayang sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Dampak pemanasan global berupa banjir, kekeringan, meningkatnya badai dan berbagai cuaca ekstrim lainnya telah terjadi nyaris di seluruh belahan bumi, tanpa terkecuali.
Hampir seluruh bencana alam yang terjadi belakangan berkaitan dengan perubahan iklim. Untungnya negara-negara maju memiliki mekanisme jaring pengaman sosial dan kesiapsiagaan dibantu teknologi canggih untuk peringatan dini, pertolongan dan sebagainya. Tapi negara berkembang?
Apalagi negara-negara seperti Afrika yang sekarang saja sudah rawan kekeringan dan berbagai bencana kemanusiaan seperti kelaparan dan sebagainya. Apakah negara kurang berkembang tidak kian terbelakang?
Sementara negara berkembang yang sudah membangun dengan susah payah, begitu diterjang badai atau banjir, apakah tidak mundur kembali ke jurang kemiskinan? Tak heran banyak pakar mengkhawatirkan tujuan pembangunan milineum - berupa pengurangan kemiskinan di 2015 menjadi separoh – bisa diterjang perubahan iklim ini. (mega christina)
Dari awal Amerika Serikat (AS) bersikukuh tak ada sasaran angka, baikan besaran maupun kurun waktu dalam dokumen akhir UNFCCC itu. Banyak yang berharap pada pengganti Pemerintahan Bush, menjadi mitra perunding baru yang terpilih dalam pemilihan presiden AS November mendatang.
Namun dalam perundingan yang krusial ini bukan masalah perubahan iklim an sich. Perundingan itu akan menjadi pisau bermata dua sebagai senjata untuk daya tawar politik dan ekonomi bagi hampir 190 negara yang terlibat.
Ini terbukti dengan keluarnya kata-kata sanksi perdagangan bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok 77 (G77) plus China. Pasalnya di sana ada China dan India yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi Asia yang tengah meroket, namun haus energi dan bakal menghasilkan emisi pula.
Perundingan perubahan iklim ini ditargetkan mencapai kesimpulan dalam COP ke-15 di Copenhagen, Denmark di 2009. Sementara di Rio de Janeiro akan mulai bergulir Konvensi Keanekaragaman Hayati mulai 2008 yang bakal pararel dengan perubahan iklim tadi.
Tak Bisa Menunggu
Saat ini saja, para ilmuan sudah menyatakan tren emisi GRK terus menanjak. Ilmuan yang tergabung dalam Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) telah mengingatkan agar suhu permukaan global tidak naik lebih dari dua derajat Celsius, maka tren kenaikan emisi GRK harus sudah mencapai puncak 10-15 tahun lagi.
Padahal angka IPCC relatif moderat. Tak heran kalau Presiden Global Coral Reef Alliance, Thomas J. Goreau menilai IPCC menyepelekan peningkatan suhu yang bakal terjadi. Menurutnya pemodelan IPPC mengambil dari dugaan, bukan rekaman masa lalu seperti yang ia lakukan.
“Pemanasan global lebih cepat daripada yang IPCC perkirakan dan akan lebih buruk ketimbang pemodelan,” kata Goreau yang bekerja untuk konservasi terumbu karang ketika SH temui di Pemuteran, Buleleng, beberapa waktu lalu.
Ia menandaskan saat ini pemanasan global sudah di luar kendali dan pemasan tidak boleh berlanjut.
“Terumbu karang dan pulau-pulau kecil yang rendah sudah tidak dapat lagi memanggung kenaikan suhu. Ini akan memicu bencana kematian massal terumbu karang,” tegas Goreau yang turun-temurun dari kakek dan ayahnya pakar ekosistem laut.
Ia juga mengungkapkan kalau pemanasan global naik satu derajat Celcius lagi di permukaan air laut, maka akan memicu pemutihan (bleaching) terumbu karang. Ia mengingatkan kalau suhu sampai naik dua derajat Celcius lagi, akan terjadi kematian massal terumbu karang di dunia.
“Beberapa tahun lagi daerah yang mendapat arus laut lebih panas, akan segera mengalami keambrukan perikanan, karena biota yang menjadi makanan ikan tak ada lagi,” tambah Goreau yang meraih doktor biogeokimia dari Harvard dan master astronomi dari California Technology.
Kian Miskin
Masalahnya bukan sekedar ramalan, tapi pemanasan global ini sudah terjadi kini dan di sini, di planet bumi yang semata wayang sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Dampak pemanasan global berupa banjir, kekeringan, meningkatnya badai dan berbagai cuaca ekstrim lainnya telah terjadi nyaris di seluruh belahan bumi, tanpa terkecuali.
Hampir seluruh bencana alam yang terjadi belakangan berkaitan dengan perubahan iklim. Untungnya negara-negara maju memiliki mekanisme jaring pengaman sosial dan kesiapsiagaan dibantu teknologi canggih untuk peringatan dini, pertolongan dan sebagainya. Tapi negara berkembang?
Apalagi negara-negara seperti Afrika yang sekarang saja sudah rawan kekeringan dan berbagai bencana kemanusiaan seperti kelaparan dan sebagainya. Apakah negara kurang berkembang tidak kian terbelakang?
Sementara negara berkembang yang sudah membangun dengan susah payah, begitu diterjang badai atau banjir, apakah tidak mundur kembali ke jurang kemiskinan? Tak heran banyak pakar mengkhawatirkan tujuan pembangunan milineum - berupa pengurangan kemiskinan di 2015 menjadi separoh – bisa diterjang perubahan iklim ini. (mega christina)
Wednesday, April 16, 2008
Anak Yang Tumbuh, Namun Tidak Berkembang
Jakarta - Dalam usianya yang menginjak lima tahun lebih, Mawar (bukan nama
sebenarnya) telah meninggalkan masa balita. Ia telah beranjak dari masa
di bawah lima tahun yang dijuluki tahun keemasan (the golden years), yang diyakini sebagai masa perkembangan otak dan kecerdasan anak pesat-pesatnya.
Secara fisik, Mawar tak ubahnya anak-anak lain. Ia tumbuh, bertambah tinggi dan bertambah berat badannya. Meski ia tergolong sedikit kurus karena asupan gizi yang tak seimbang (kualitas) dan tak jarang kurang memadai (kuantitas) pula. Pada dasarnya Mawar tumbuh secara fisik.
Dengan tubuh sebesar itu ternyata perkembangan motorik seperti melipat kertas, jari-jemari memegang dan menggerakkan pensil serta kemampuan motorik halus yang lain Mawar tampak kurang terlatih.
Apalagi berhitung. Mawar baru bisa sebatas angka dengan satu tangan alias tak sampai angka 10 secara berurutan dengan benar. Bahkan untuk membedakan nuansa warna, bentuk, besar-kecil dan pemahaman dasar batita (bawah tiga tahun) pun, Mawar tergolong kurang.
Layaknya bunga, Mawar tumbuh secara fisik, namun tidak berkembang.
Perkembangan
Elizabeth B. Hurlock membedakan pertumbuhan dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Tidak saja anak menjadi lebih besar secara fisik, tapi ukuran dan struktur organ dalam dan otaknya juga meningkat.
Sebaliknya perkembangan, berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif maju (progresif). Ia menegaskan tujuan perkembangan ialah realisasi diri, upaya untuk menjadi terbaik secara fisik dan mental.
Perkembangan meliputi perkembangan emosi, mental, motorik, sosial bahkan perkembangan bermain.
Hurlock menyebutkan pentingnya perkembangan emosi tahun-tahun pertama anak akan menentukan penyesuaian pribadi dan sosial kelak dewasa nanti. Keterlantaran emosional - anak tidak mendapat pengalaman emosional yang menyenangkan - akan berada dalam kondisi 'lapar emosional' yang dapat menyebabkan perkembangan fisik, mental dan sosialnya terhambat.
Belum lagi ketertinggalan yang lain dalam perkembangan sosial, motorik, bermain anak akan mendatangkan kegagalan.
Akibat Serius
Kegagalan menguasai tugas perkembangan, menurut Hurlock, dapat menimbulkan akibat serius mulai dari anak merasa rendah diri, sampai timbul ketidaksetujuan sosial yang kerap disertai penolakan sosial. Yang lebih parah kegagalan ini akan menyulitkan tugas perkembangan baru (selanjutnya). Setiap tahun anak kian mundur karena tidak ada dasar yang diperlukan untuk membangun selanjutnya.
Alhasil ini akan ikut mempengaruhi kebahagiaan anak. Hurlock berpendapat ketidakbahagiaan membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial anak.
Dengan demikian, anak tidak cukup hanya diberi makan untuk tumbuh, tapi juga dikasihi dan diperhatikan untuk dapat berkembang secara emosi, motorik, sosial, dan sebagainya. Agar tidak menjadi Mawar yang tumbuh tapi tidak berkembang, orangtua dan masyarakat bahkan negara yang patut dilindungi dengan mewujudkan hak tumbuh-kembang setiap anak. Sesuai Undang-undang Perlindungan anak, tumbuh-kembang adalah hak anak. Perlu upaya lebih besar lagi untuk mewujudkan hak tumbuh-kembang anak ini. (mega christina)
Wednesday, January 30, 2008
Soeharto dan Kebijakan Anti-Tionghoa
Jakarta – Era kepemimpinan Soekarno, Tionghoa Indonesia menikmati kebijakan multiras yang mengayomi seluruh golongan dan bulan madu dengan penguasa. Bahkan salah satu orang terdekat Soekarno adalah Oei Tjoe Tat yang terakhir menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Dwikora.
Begitu presiden pertama republik tak berdaya, dengan surat sakti Supersemar Soeharto menjadi digdaya. Berbalik 180 derajat pula kebijakannya yang semula merangkul, menjadi memusuhi Tionghoa.
“Selaras dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S), dimulailah kampanye sinophopia atau anti-Tionghoa yang luas, disponsori kekuatan asing, terutama Inggris dan Amerika Serikat (AS). Di dalam negeri, Lembaga Pembinaan dan Kesatuan Bangsa (LPKB) menggunakan momen ini untuk menghantam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki),” kata Benny G.Setiono, penulis buku Tionghoa Dalam Pusaran Politik.
Ia mencatat dalam Bab 49 bukunya, 25 Maret 1966 pemerintah menutup perwakilan kantor berita Hsinhua (sekarang ditulis Xinhua) dan mencabut seluruh kartu pers wartawannya.
“Mereka membelokkan opini rakyat Indonesia dengan menyatakan musuh bangsa dan rakyat Indonesia yang sesungguhnya adalah China yang berasal dari utara, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dengan serentak semua media massa Indonesia - yang lolos screening Angkatan Darat dan diizinkan terbit kembali – melakukan propaganda anti-Tionghoa dan anti-RRT,” tambah Benny.
Lebih jauh ia menjelaskan pada masa Orde Lama, inflasi menggila, sehingga dengan mudah Orde Baru menimpakan semua kesalahan pada orang Tionghoa yang dicap sebagai Kolone Kelima, tukang timbun, dan tidak peduli kepentingan rakyat.
Maka meletuslah kerusuhan anti-Tionghoa yang diiringi penjarahan, perusakan bahkan pembakaran rumah, toko, sekolah, mobil dan segala yang berbau Tionghoa. Termasuk unjuk rasa dan penyerangan Konsulat RRT di Medan, Jakarta, dan Makassar.
Berbagai Larangan
Benny yang waktu itu mahasiswa Universitas Res Publica menyaksikan mulai April 1966 tindakan kesatuan-kesatuan aksi mendapat dukungan militer yang mengeluarkan perintah penutupan 629 sekolah-sekolah Tionghoa, sehingga 272.782 murid dan 6.478 gurunya terlantar.
Dengan Surat Keputusan 6 Juli 1966, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang murid eks sekolah Tionghoa ditampung di sekolah swasta nasional, sedang di sekolah negeri hanya dibatasi kurang dari lima persen saja.
Tidak itu saja, Benny menyebutkan tanggal 8 Mei 1966 Pangdam Aceh, Brigjen Ishak Djuarsa memerintahkan seluruh Tionghoa WNA meninggalkan Aceh sebelum 17 Agustus 1966. Alhasil lebih dari 15.000 Tionghoa terpaksa angkat kaki dari Serambi Mekkah.
Sementara Pangdam Sriwijaya, Brigjen Makmun Murod mengizinkan Tionghoa WNA tinggal hanya di Pulau Bangka Belitung, kalau tidak mau, dipersilakan pulang ke RRT. Tanggal 20 Desember 1966 Brigjen Ryachudu mengusir ketua dan seluruh pengurus Chung Hua Kung Hui dari Kalimantan Barat. Sehari kemudian Walikota Makassar melarang Tionghoa WNA berdagang kebutuhan bahan pokok,
Benny menambahkan Juli 1966 Pangdam Brawijaya, Mayjen Soemitro melarang seluruh koran Tionghoa dan melarang penggunaan huruf dan bahasa China di muka umum, termasuk buku. Soemitro juga melarang Tionghoa WNA/stateless berdagang di kota, kecuali Surabaya; dilarang pindah domisili, dikenai pajak Rp 2.500 per jiwa dan menutup seluruh kelenteng di Jawa Timur dan Madura.
Bahkan 3 dan 21 Januari 1967 toko-toko Tionghoa WNA di luar Surabaya harus ditutup dan uang hasil penjualan barang dideposito dan dilaporkan ke panitia daerah. Dalam prakteknya, sumber SH mengalami tokonya diambil-alih tentara begitu saja, tanpa proses hukum apapun dan dibiarkan terlunta-lunta.
Kebijakan Resmi
Orde Baru menerapkan kebijakan melarang segala yang berbau Tionghoa, mulai dari yang paling ringan seperti ganti nama. Ini merupakan keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966.
Pengacara kenamaan Yap Thiam Hien mencatat tidak kurang dari 13 dokumen yang perlu diganti bersamaan dengan aturan ganti nama itu. Mulai dari Kartu Tanpa Penduduk, akta-akta, hingga berbagai rekening yang jelas memakan biaya tidak sedikit.
Seminar Kedua Angkatan Darat di Seskoad Bandung, 25-31 Agustus 1966 dipimpin Mayjen Suwarto memutuskan mengganti RRT menjadi RRC dan orang Tionghoa menjadi orang China. Keputusan ini dikukuhkan dengan Surat Edaran Presidium Kabinet RI No.SE-06/Preskab/6/1967 tanggal 20 Juni 1967.
Tanggal 6 Desember 1967 Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat China. Isinya semua upacara agama, kepercayaan dan adat-istiadat China hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga atau di dalam ruangan tertutup. Maka lenyaplah perayaan Tahun Baru Imlek, capgomeh, lomba perahu naga, bahkan tarian barongsai.
Ini disusul dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4555.2-360 Tahun 1968 mengenai Penataan Kelenteng. Berikutnya ada Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 yang melarang penerbitan dan percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa China.
Lalu Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengukuhkan penerapan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui SKB 01-UM.09.30.80 No.42. Kebijakan-kebijakan ini jelas-jelas mendiskriminasi Tionghoa Indonesia.
Melestarikan Rasialisme
Sepanjang era Soeharto nyaris tiada tahun tanpa tindakan rasial terhadap Tionghoa, baik yang dilakukan langsung aparat negara maupun ledakan gerakan massa yang sudah terlanjur disulut sentimen anti-Tionghoa. Benny mengingatkan huru-hara anti-Tionghoa di Bandung, 5 Agustus 1973.
Pemicunya tukang gerobak Asep bin Tosin tersenggol mobil VW yang dikendarai pemuda Tionghoa. Lalu Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) yang semula unjuk rasa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka menjadi aksi rasialis terhadap toko-toko Tionghoa di Jakarta.
Dipicu perkelahian tiga siswa SGO di Solo, 22 November 1980, pecah kerusuhan anti-Tionghoa yang melebar ke Boyolali, Salatiga, Ambarawa, hingga melumpuhkan Semarang sampai tanggal 25 November.
Menjelang kejatuhan Soeharto, kerusuhan bukannya surut, malah menjadi-janji. Sebut saja di Purwakarta, 31 Oktober-2 November 1995; Pekalongan, 24 November 1995; Situbondo, 10 Oktober 1996; Tasikmalaya, 26 Desember 1996; Sanggau Ledo, 30 Desember 1995 - 2 Januari 1996; Tanah Abang, 28 Januari 1997; Rengasdengklok, 27-31 Januari 1997; Banjarmasin, 23 Mei 1997; Makassar, 15 September 1997 dan masih banyak lagi yang tidak terekam media.
Kerusuhan yang ujung-ujungnya menyasar toko-toko Tionghoa mencapai puncaknya pada 13-15 Mei 1998 yang dikenal sebagai May Riot di Jakarta dan sekitarnya.
Percukongan
Benny mengingatkan selain merangkul teknokrat lulusan negara kapitalis, Soeharto paham yang bisa menggerakkan sektor riil adalah Tionghoa. Maka ia menjadikan Tionghoa sebagai kroninya, apalagi yang sudah hopeng (akrab) dengannya sejak menjabat Pangdam Diponegoro, seperti Pek Kiong dan Liem Soe Liong (Sudono Salim).
“Soeharto menggunakan percukongan. Dari lurah sampai pangdam ada cukong di belakangnya. Di balik cukong ada pejabat,” jelas Benny lugas.
Jelas Soeharto merepresi hak-hak politik dan budaya kaum Tionghoa, namun memberi ruang gerak di sektor bisnis. Benny menyebutkan menggunakan Tionghoa semata sebagai ‘binatang ekonomi’ untuk kepentingan diri dan kroni-kroninya. (dari berbagai sumber/mega christina)
Begitu presiden pertama republik tak berdaya, dengan surat sakti Supersemar Soeharto menjadi digdaya. Berbalik 180 derajat pula kebijakannya yang semula merangkul, menjadi memusuhi Tionghoa.
“Selaras dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S), dimulailah kampanye sinophopia atau anti-Tionghoa yang luas, disponsori kekuatan asing, terutama Inggris dan Amerika Serikat (AS). Di dalam negeri, Lembaga Pembinaan dan Kesatuan Bangsa (LPKB) menggunakan momen ini untuk menghantam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki),” kata Benny G.Setiono, penulis buku Tionghoa Dalam Pusaran Politik.
Ia mencatat dalam Bab 49 bukunya, 25 Maret 1966 pemerintah menutup perwakilan kantor berita Hsinhua (sekarang ditulis Xinhua) dan mencabut seluruh kartu pers wartawannya.
“Mereka membelokkan opini rakyat Indonesia dengan menyatakan musuh bangsa dan rakyat Indonesia yang sesungguhnya adalah China yang berasal dari utara, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dengan serentak semua media massa Indonesia - yang lolos screening Angkatan Darat dan diizinkan terbit kembali – melakukan propaganda anti-Tionghoa dan anti-RRT,” tambah Benny.
Lebih jauh ia menjelaskan pada masa Orde Lama, inflasi menggila, sehingga dengan mudah Orde Baru menimpakan semua kesalahan pada orang Tionghoa yang dicap sebagai Kolone Kelima, tukang timbun, dan tidak peduli kepentingan rakyat.
Maka meletuslah kerusuhan anti-Tionghoa yang diiringi penjarahan, perusakan bahkan pembakaran rumah, toko, sekolah, mobil dan segala yang berbau Tionghoa. Termasuk unjuk rasa dan penyerangan Konsulat RRT di Medan, Jakarta, dan Makassar.
Berbagai Larangan
Benny yang waktu itu mahasiswa Universitas Res Publica menyaksikan mulai April 1966 tindakan kesatuan-kesatuan aksi mendapat dukungan militer yang mengeluarkan perintah penutupan 629 sekolah-sekolah Tionghoa, sehingga 272.782 murid dan 6.478 gurunya terlantar.
Dengan Surat Keputusan 6 Juli 1966, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang murid eks sekolah Tionghoa ditampung di sekolah swasta nasional, sedang di sekolah negeri hanya dibatasi kurang dari lima persen saja.
Tidak itu saja, Benny menyebutkan tanggal 8 Mei 1966 Pangdam Aceh, Brigjen Ishak Djuarsa memerintahkan seluruh Tionghoa WNA meninggalkan Aceh sebelum 17 Agustus 1966. Alhasil lebih dari 15.000 Tionghoa terpaksa angkat kaki dari Serambi Mekkah.
Sementara Pangdam Sriwijaya, Brigjen Makmun Murod mengizinkan Tionghoa WNA tinggal hanya di Pulau Bangka Belitung, kalau tidak mau, dipersilakan pulang ke RRT. Tanggal 20 Desember 1966 Brigjen Ryachudu mengusir ketua dan seluruh pengurus Chung Hua Kung Hui dari Kalimantan Barat. Sehari kemudian Walikota Makassar melarang Tionghoa WNA berdagang kebutuhan bahan pokok,
Benny menambahkan Juli 1966 Pangdam Brawijaya, Mayjen Soemitro melarang seluruh koran Tionghoa dan melarang penggunaan huruf dan bahasa China di muka umum, termasuk buku. Soemitro juga melarang Tionghoa WNA/stateless berdagang di kota, kecuali Surabaya; dilarang pindah domisili, dikenai pajak Rp 2.500 per jiwa dan menutup seluruh kelenteng di Jawa Timur dan Madura.
Bahkan 3 dan 21 Januari 1967 toko-toko Tionghoa WNA di luar Surabaya harus ditutup dan uang hasil penjualan barang dideposito dan dilaporkan ke panitia daerah. Dalam prakteknya, sumber SH mengalami tokonya diambil-alih tentara begitu saja, tanpa proses hukum apapun dan dibiarkan terlunta-lunta.
Kebijakan Resmi
Orde Baru menerapkan kebijakan melarang segala yang berbau Tionghoa, mulai dari yang paling ringan seperti ganti nama. Ini merupakan keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966.
Pengacara kenamaan Yap Thiam Hien mencatat tidak kurang dari 13 dokumen yang perlu diganti bersamaan dengan aturan ganti nama itu. Mulai dari Kartu Tanpa Penduduk, akta-akta, hingga berbagai rekening yang jelas memakan biaya tidak sedikit.
Seminar Kedua Angkatan Darat di Seskoad Bandung, 25-31 Agustus 1966 dipimpin Mayjen Suwarto memutuskan mengganti RRT menjadi RRC dan orang Tionghoa menjadi orang China. Keputusan ini dikukuhkan dengan Surat Edaran Presidium Kabinet RI No.SE-06/Preskab/6/1967 tanggal 20 Juni 1967.
Tanggal 6 Desember 1967 Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat China. Isinya semua upacara agama, kepercayaan dan adat-istiadat China hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga atau di dalam ruangan tertutup. Maka lenyaplah perayaan Tahun Baru Imlek, capgomeh, lomba perahu naga, bahkan tarian barongsai.
Ini disusul dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4555.2-360 Tahun 1968 mengenai Penataan Kelenteng. Berikutnya ada Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 yang melarang penerbitan dan percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa China.
Lalu Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengukuhkan penerapan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui SKB 01-UM.09.30.80 No.42. Kebijakan-kebijakan ini jelas-jelas mendiskriminasi Tionghoa Indonesia.
Melestarikan Rasialisme
Sepanjang era Soeharto nyaris tiada tahun tanpa tindakan rasial terhadap Tionghoa, baik yang dilakukan langsung aparat negara maupun ledakan gerakan massa yang sudah terlanjur disulut sentimen anti-Tionghoa. Benny mengingatkan huru-hara anti-Tionghoa di Bandung, 5 Agustus 1973.
Pemicunya tukang gerobak Asep bin Tosin tersenggol mobil VW yang dikendarai pemuda Tionghoa. Lalu Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) yang semula unjuk rasa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka menjadi aksi rasialis terhadap toko-toko Tionghoa di Jakarta.
Dipicu perkelahian tiga siswa SGO di Solo, 22 November 1980, pecah kerusuhan anti-Tionghoa yang melebar ke Boyolali, Salatiga, Ambarawa, hingga melumpuhkan Semarang sampai tanggal 25 November.
Menjelang kejatuhan Soeharto, kerusuhan bukannya surut, malah menjadi-janji. Sebut saja di Purwakarta, 31 Oktober-2 November 1995; Pekalongan, 24 November 1995; Situbondo, 10 Oktober 1996; Tasikmalaya, 26 Desember 1996; Sanggau Ledo, 30 Desember 1995 - 2 Januari 1996; Tanah Abang, 28 Januari 1997; Rengasdengklok, 27-31 Januari 1997; Banjarmasin, 23 Mei 1997; Makassar, 15 September 1997 dan masih banyak lagi yang tidak terekam media.
Kerusuhan yang ujung-ujungnya menyasar toko-toko Tionghoa mencapai puncaknya pada 13-15 Mei 1998 yang dikenal sebagai May Riot di Jakarta dan sekitarnya.
Percukongan
Benny mengingatkan selain merangkul teknokrat lulusan negara kapitalis, Soeharto paham yang bisa menggerakkan sektor riil adalah Tionghoa. Maka ia menjadikan Tionghoa sebagai kroninya, apalagi yang sudah hopeng (akrab) dengannya sejak menjabat Pangdam Diponegoro, seperti Pek Kiong dan Liem Soe Liong (Sudono Salim).
“Soeharto menggunakan percukongan. Dari lurah sampai pangdam ada cukong di belakangnya. Di balik cukong ada pejabat,” jelas Benny lugas.
Jelas Soeharto merepresi hak-hak politik dan budaya kaum Tionghoa, namun memberi ruang gerak di sektor bisnis. Benny menyebutkan menggunakan Tionghoa semata sebagai ‘binatang ekonomi’ untuk kepentingan diri dan kroni-kroninya. (dari berbagai sumber/mega christina)
Friday, May 18, 2007
Secuplik Cerita WNI di AS yang "Digelangi"
JAKARTA – Sepintas lalu, Melati (bukan nama sebenarnya) berjalan layaknya orang biasa di tengah masyarakat Amerika Serikat (AS) yang cuek. Tak ada yang mencolok dari cara jalan maupun kakinya.
Namun di balik pergelangan kaki kiri Melati sebenarnya terlingkar sebuah ‘gelang’ dengan detektor. Gelang itu dilengkapi dengan alat elektronik yang dihubungkan ke monitor yang kemudian dihubungkan ke sambungan telepon sebagai alat monitor bagi lembaga yang menanganinya sehingga ke mana orang tersebut pergi lembaga ini dapat mengetahuinya.
”Penggelangan itu sebagai alternatif pemenjaraan. Kalau dipenjara, biayanya besar, mereka memberi pilihan ”digelangi” selama satu bulan atau dua bulan. Kalau ‘digelangi’ satu bulan, mereka wajib lapor ke kantor tiga kali seminggu. Kalau dua bulan mereka wajib lapor dua kali seminggu. Setelah itu selama dua bulan, mereka tetap dikenai wajib lapor dua kali seminggu selama dua bulan. Setelah itu baru satu kali seminggu. Jadi gradual,” kata seorang sukarelawan yang tinggal di Pantai Timur AS itu dalam surat elektronik kepada SH belum lama ini.
Menurutnya, aturan baru yang disebut Intensive Supervision Appearence Program (ISAP) ini diberlakukan bulan Juni 2004. Di kotanya, ia sudah menemui ada tujuh WNI yang terkena jaring ISAP di bawah The Departement of Homeland Security AS.
”Pelaporannya menggunakan kartu kayak orang kerja gitu. Mereka juga bilang, mereka diperbolehkan keluar rumah pukul tujuh pagi dan harus kembali ke rumah pukul tujuh malam. Ada yang minta dispensasi sampai pukul sembilan malam dan diperbolehkan,” ujar sukarelawan tadi.
Kasus Imigrasi
Ia menceritakan kasus orang yang ‘digelangi’ bisa bermacam-macam.
”Yang aku wawancarai ini dia di-granted asylum-nya (diberi suaka), tapi lalu dibanding oleh Jaksa Penuntut dan dimenangkan oleh Federal Court (Pengadilan Federal). Lalu diperintahkan untuk deportasi. Ketika dia lapor ke Imigrasi, terus ‘digelangi’,” tutur sumber SH tadi.
Namun ada juga yang kena gerebek. Ia mengisahkan pihak Imigrasi AS memang mencari orang yang seharusnya dideportasi karena kalah sidang asylum atau tidak melanjutkan kasus kemudian pergi ke sana kemari untuk sembunyi dan menghindari penggerebekan.
Menahan Malu
Memang sepintas, tidak akan ada orang yang tahu kalau orang macam Melati ‘digelangi’ kakinya. Namun seperti biasa, AS pun tidak luput dari kasak-kusuk dan pergosipan.
”Tidak apa-apa, karena dibandingkan dengan kalau mereka harus dipenjara. Di penjara mereka tidak bisa apa-apa. Tapi kalau sekarang mereka masih bisa mencari penghidupan. Reaksi awal dari mereka yang lebih dulu ditangkap, sempat menimbulkan reaksi keras karena perusahaan takut menerima mereka,” kata sukarelawan yang membantu Warga Negara Indonesia (WNI) yang terkena masalah di AS itu.
Reaksi lain, lanjutnya, seperti biasa reaksi sosial dalam pergaulan. Ia menyebutkan ada yang teman-temannya pergi karena takut mereka sendiri kena tangkap.
”Mereka sendiri malu. Mereka menghindar dengan banyak alasan,” ujar sukarelawan ini dengan nada getir sembari mengakui no choice (tak punya pilihan), karena ingin bertahan di negara Paman Sam itu untuk mencari nafkah.
Sinar Harapan Edisi Selasa, 23 November 2004
Tak Hanya Aceh di Nanggroe
JAKARTA – Ada berapa suku di Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam? Jangan dikira cuma ama Suku Aceh. Ternyata, menurut ahli Antropologi, ada delapan suku di provinsi ujung barat Indonesia itu.
Suku Aceh memang yang mayoritas. Selain itu di antaranya ada Suku Gayo di Aceh Tengah dan Aceh Timur, Suku Alas di Aceh Tenggara, Suku Simeulue di Pulau Simeulue, dan Suku Singkil di Aceh Singkil.
Suku Gayo pun memiliki beberapa sub dan dialek berbeda seperti Gayo Lut yang tinggal di sekitar Danau Lut Tawar yang indah bukan kepalang dan Gayo Luwes dengan ibukota Belangkejeren. Lalu ada Gayo Linge, Gayo Seberjadi yang mendiami Lokop sampai Aceh Timur dan Gayo Johar di Sumatera Timur.
Menurut sejarawan Dada Meuraxa, Marco Polo singgah di Perlak tahun 1292 sekembali dari perjalanan panjangnya ke Tiongkok. Ia menemukan penduduk Perlak telah memeluk Islam.
Menurut Marco Polo, yang tidak bersedia diislamkan menyingkir ke pedalaman. Mereka yang tersingkir ini mendapati adanya kerajaan kecil dan laut kecil di pedalaman itu.
Budaya Batak
Sedang para ahli antropologi memasukkan Suku Gayo dan Alas ke dalam kelompok suku budaya Batak. Pasalnya, ketiga suku ini berada dalam satu daerah kebudayaan yang sama karena persamaan unsur-unsur kebudayaan.
Memang pada kenyataannya bahasa dan adat istiadat Gayo dan Alas berbeda dengan Suku Aceh yang mayoritas. Lihat saja kesenian Didong dengan bahasa Gayo dalam film Puisi Tak Terkuburkan yang jelas nampak berbeda.
Tak pelak Suku Gayo dan Alas tidak termasuk dalam daerah kebudayaan Aceh. Kendati demikian secara geografis kedua suku ini mendiami Aceh Tengah, Aceh Timur hingga Aceh Tenggara yang sebenarnya berada di bagian tengah Provinsi NAD. Dataran tinggi Gayo merupakan rangkaian Pegunungan Bukit Barisan yang kaya flora fauna.
Gunung Leuser dengan ketinggian 3.000 meter bak pengawal di antara kedua kabupaten tadi. Pantas saja kalau kemudian ide pemekaran provinsi NAD mengambil nama Provinsi Leuser Antara.
Sentimen Antar Etnik
Perbedaan-perbedaan etnis tak jarang mencuat ke permukaan. Tapi apakah perbedaan kesukuan menjadi alasan yang sah untuk membagi provinsi menjadi provinsi tersendiri?
“Gagasan pembagian itu sudah lama, bahkan tiga provinsi. Yang paling santer memang Leuser Antara. Ini akan mempertajam sentimen antar etnis,” kata sosiolog Otto Syamsuddin Ishak dalam percakapan dengan SH.
Mantan dosen Universitas Syah Kuala, Banda Aceh ini menilai ide pemekaran provinsi itu justru mengabaikan aspek budaya. Ia juga menyebutkan aspek historis.
“Ini dapat menghilangkan realitas Aceh secara sejarah maupun budaya. Salah satu faktor yang mereka tidak pikirkan. Siapa nanti yang menamakan diri Serambi Mekkah, siapa yang memberi kontribusi paling banyak,” ujar Otto memberi gambaran.
Menilik hal itu, bukan tidak mungkin ide pemekaran bak politik devide et impera. Mengingatkan pada politik penjajah yang bakal memecah belah antar suku-suku di Aceh.
Tapi Otto segera mengingatkan, “Aceh bukan masalah suku, tapi nasion.”
Sinar Harapan edisi Senin, 21 Juni 2004
Saturday, May 12, 2007
Nasib WNI di AS
Terkena Getah Pasca–Bom Bali
JAKARTA – Ibarat tidak makan nangka, tapi ikut kena
getahnya, itulah nasib puluhan Warga Negara Indonesia
(WNI) di Amerika Serikat (AS) sekarang ini. Peristiwa bom
Bali tahun lalu, Indonesia masuk daftar 25 negara yang
dicurigai sebagai ”sarang” teroris. Bahkan di AS,
Indonesia disebut-sebut sebagai negara nomor lima yang
berbahaya dalam terorisme. Alhasil, WNI di AS mendapat
panggilan khusus untuk mendaftarkan diri. Di sinilah
para WNI yang tinggal melebihi batas waktu (overstayed)
tersandung masalah.
”Kalau mereka overstayed, maka mereka ditangkap Bureau
Investigation dan dilepaskan lagi tanpa jaminan. Tapi
mereka harus menghadap ke pengadilan keimigrasian. Untuk
maju ke pengadilan, orang-orang Indonesia harus menyewa
lawyer yang akan menemani mereka menghadap hakim untuk
master hearing dan sekaligus mempersiapkan diri untuk hadir
di pengadilan atau individual hearing,” jelas seorang
sumber SH di Philadelpia, AS melalui surat elektronik.
Dalam rangka mempersiapkan pengadilan inilah, lanjutnya,
orang-orang mengajukan suaka politik (asylum). Menurutnya
ini dipakai untuk memperpanjang tinggal di AS secara legal.
”Suaka politik adalah salah satu senjata orang Indonesia
untuk menghadapi NTA (Notice to Appear before Immigration
Court) sebagai konsekuensi dari Panggilan Khusus untuk
mendaftar tempo hari. Malangnya sekarang mereka tidak
memperoleh apa-apa sampai permintaan suakanya dikabulkan.
Kalau dikabulkan maka I-94 (izin tinggal) lama ditarik,
dan orang diberi yang baru dengan status granted asylum,”
terang sumber SH itu lagi.
Padahal dulu, tambahnya, 180 hari setelah berkas diterima
mereka mendapatkan social security number (nomer layanan
sosial yang dimiliki oleh setiap penduduk). Ini yang
menjadi pondasi untuk working authorization dan kartu
penduduk ataupun SIM.
Mendekam di Penjara
Gara-gara kebijakan imigrasi barulah inilah, beberapa WNI
sempat mendekam di penjara. Pasalnya permohonan suaka tidak
serta-merta diberikan dengan mudah.
”Ketika orang mengajukan permohonan asylum, ia akan
di-interview. Kalau alasannya begitu kuat, maka keputusan
bisa langsung dibuat. Kalau ditolak, maka pemohon harus
maju ke pengadilan imigrasi, ia harus diwakili lawyer lalu
dibuatlah master hearing. Ini adalah sirkuit pertama. Kalau
hakim menyatakan pemohon kalah, pemohon diberi kesempatan
naik banding ke pengadilan lebih tinggi, Bureau of Imigration
Administration (BIA),” tutur sumber SH itu.
Selanjutnya, kalau BIA menolak permohonan, maka pemohon
dapat naik banding sekali lagi ke Federal Court (Pengadilan
Federal). Inilah yang disebut sirkuit ketiga. Dalam proses
naik banding itulah, beberapa orang Indonesia sempat menginap
di hotel prodeo AS sebelum dipulangkan ke Indonesia. Ada
yang ditangkap pagi-pagi buta saat masih terlelap dan itupun
tak diperkenankan menukar pakaian.
Bahkan menurut sumber SH itu, mereka tidak diperbolehkan
membawa tas bepergian. Barang-barang hanya boleh
ditempatkan dalam tas kecil yang telah ditentukan aparat
imigrasi setempat.
Sedihnya ketika ini terjadi, Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) seolah tak tahu menahu yang menimpa warga negaranya.
Seakan hanya masalah administratif saja kerjanya, kalau orang
Indonesia melaporkan diri atau memperpanjang paspor.
Penghasil Devisa
Izin kerja (working permit) yang menjadi incaran WNI
sebagaimana imigran lainnya. Seperti cerita seorang ibu yang
pernah mengajukan permohonan suaka politik di Negeri Paman
Sam itu.
"Working permit itu, tidak penting yang lain-lainnya. Sebab
buat orang seperti saya, tidak gampang untuk dapat green card
(izin tinggal tetap di AS). Tapi saya tetap maunya nanti
pulang ke Indonesia,” ujar ibu yang demi studi anaknya
berangkat ke AS ketika SH menghubunginya belum lama ini.
Ibu ini berangkat di kala krisis menerpa Indonesia tahun 1997,
ia tidak merasa menjelekkan Indonesia dengan mengajukan suaka.
Sebab baginya itu adalah keharusan di tengah keterjepitan.
”Maka jauhkanlah sinisme terhadap mereka, karena mereka
justru memberi kontribusi banyak kepada keluarga di Indonesia.
Ada yang per dua bulan mengirim US$ 2.500. Mereka harus
bekerja keras untuk itu. Ini kan devisa untuk pemerintah
Indonesia,” tandas sumber SH tadi.
Seperti ibu yang kini kembali ke Jawa Tengah itu, ketika di AS
ia mampu menyisihkan tidak kurang dari US$1.000-1.500 rata-rata
per dua bulan bagi keluarganya di Indonesia. Bahkan menurutnya
yang bekerja secara mapan bisa menyisihkan sampai US$2.000-2.500
(sekitar Rp 20 juta) per bulannya.
Ibu ini tidak mengingkari di samping motivasi ekonomi, adalah
rasa aman dan penghargaan yang ia cari nun jauh di negeri orang.
Maklum sebelum ia berangkat, bumi pertiwi tengah gonjang-ganjing
terlanda krisis, setelah sebelumnya pembakaran gereja dan
diskriminasi yang ia rasakan berkepanjangan sebagai etnis
minoritas.
Duh, kapan negeri ini memberi ketentraman kepada anak-anak
bangsanya sendiri? Sehingga tak perlu mencari di negeri orang.
Sinar Harapan edisi Sabtu, 27 September 2003Kisah Iwan Firman
Jadi Korban karena Keturunan Tionghoa
Justru ia tidak dapat lupa. Peristiwa enam tahun lalu kuat terpatri dalam ingatannya. Kendati telah enam tahun, seperti di luar kepala, ayah dua anak ini menceritakan kronologi kemalangan yang menimpa dirinya.
Laki-laki mendekati paruh baya ini ingat benar segala detail kejadiannya. Diawali sebagai bawahan yang menjalankan permintaan bosnya untuk menagih, berangkatlah ia dari rumah bos menuju Bekasi.
Seperti biasa pekerjaan menagih ia jalankan nyaris tanpa hambatan. Dengan uang di tangan, Iwan Firman melakukan perjalanan dengan motor kembali ke Jakarta.
Hari-hari digumuli dengan kesibukan pekerjaan, tidak menjadikannya awas terhadap ekskalasi politik yang saat itu meningkat. Ia tidak menyadari tanggal 14 Mei 1998 itu Jakarta telah menjadi tak terkendali.
Mata hatinya membisikkan untuk melihat lebih jeli keadaan yang mulai mengancam jiwanya ketika massa mengadangnya di Jalan Raya Kranji Bekasi. Beruntung ia lolos hingga dapat menyerahkan uang tagihan kepada bosnya dengan selamat.
Dalam perjalanan pulang, di kawasan Poncol, Jakarta Pusat, massa kembali mengadangnya. Justru ketika sudah hampir dekat tempat tinggalnya di Tanah Tinggi, musibah itu terjadi.
Kali ini, massa beringas tak berbelas kasihan beramai-ramai mendaratkan pukulan yang membuatnya terjatuh dari motor, digebuk, dan diinjak-injak. Darah keluar dari mulut dan hidungnya tidak menyurutkan massa yang meradang.
Motornya dibalikkan. Tubuhnya yang berkulit kuning khas Asia Timur dihujani dengan bensin dan sekonyong-konyong api menjilati badan yang tak berdaya itu. Sebelum tak sadarkan diri, Iwan Firman tahu ia dibakar hidup-hidup.
Ditolong Haji
Saat membuka mata, ia mendapati ruangan yang serba putih. Rumah Sakit Islam Jakarta tempatnya dilarikan untuk menolong nyawanya yang meregang. Yang lebih mengharukan lagi, ternyata seorang haji yang menyelamatkan jiwanya. Haji Harun, demikian ia mengenalnya.
”Setelah diselamatkan ke Rumah Sakit Islam Jakarta, setelah sadar di batin saya ada yang bilang, itu yang menyelamatkan saya. Haji, Haji Harun. Waduh saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih,” ucap Iwan Firman kepada SH, usai bersama Panitia Peringatan Tragedi Mei diterima Presiden Megawati di Istana Negara Jakarta beberapa waktu lalu.
Pada diri Iwan terjadi pertemuan kontradiksi yang kental. Di satu pihak, ia menyadari benar dirinya menjadi sasaran massa karena darah Tionghoa yang mengalir di tubuhnya.
”Saya pikir memang benar saya menjadi korban karena (saya) Tionghoa. Saya akui. Tapi untuk apa kita dendam,” kata Iwan Firman dengan nada lirih.
Namun, massa beringas merampas kebahagiaan hidupnya sebagai manusia pekerja dengan meninggalkan cacat menetap, terutama pada bagian tangannya. Sekarang jari-jari tangannya tak lagi lengkap dan tak berfungsi sempurna.
Tapi di lain pihak, justru seorang haji yang berlainan suku yang menolongnya. Jelas terdapat perbedaan keyakinan pula di antara keduanya.
Justru di kala Jakarta panas meregang, ada kesejukan toleransi yang terpancar nyata. Rasa kemanusiaan yang tak mengenal batas-batas suku, agama, ras dan keyakinan yang menyelamatkan jiwa.
Betapa sebenarnya masyarakat bawah dalam kesehariannya, seperti Haji Harun itu, yang lebih yang digerakkan oleh rasa kemanusiaan. Masyarakat yang secara alami tidak terusik oleh perbedaan-perbedaan suku, ras, maupun agama.
Ada banyak Iwan Firman dan Haji Harun yang lain dalam Tragedi Mei dan tragedi-tragedi kemanusiaan lainnya di tanah air. Selalu ada kelembutan wajah toleransi dalam kebuasan beringas massa yang digerakkan tangan-tangan tak bertanggung jawab hingga kini.
Semoga kiranya kelembutan wajah toleransi, kelembutan hati, lebih mengatasi motivasi gerakan-gerakan politik bertangan besi. Semoga Tragedi Mei dan tragedi kemanusiaan yang lain tak terulang lagi.
Penghasil Beras Terbesar di Dunia
Mencermati Dahsyatnya Kemajuan Sektor Pertanian Cina
Dengan panjang 6.380 kilometer, Sungai Yangtze setara dengan enam kali panjang Pulau Jawa. Di samping sebagai irigrasi, setiap tahun sungai ini membawa berkah endapan tanah lumpur subur yang mengukuhkan Cina sebagai penghasil beras nomor satu di dunia.
Saat ini saja 35 persen beras dunia dihasilkan oleh negeri dengan penduduk lebih dari satu miliar itu. Belum lagi kalau tiga dam besar yang dibangun sejak tahun 1994 akan selesai pada tahun 2009.
Negeri yang pernah dijuluki Tirai Bambu itu jelas bakal menjadi tantangan nyata bagi
“Ini proyek yang luar biasa.
Belum lagi upaya intensif Pemerintah Cina untuk meningkatkan teknologi, termasuk di bidang pertanian. Dubes Aa Kustia menyebutkan Cina berhasil dalam riset seperti padi hibrida. “Padi hibrida dalam satu hektar bisa menghasilkan sampai 10 ton (padi). Bahkan dalam suatu percobaan, bisa menghasilkan sampai 14 ton,” ujar Aa Kustia.
Tak pelak kalau Indonesia harus belajar dari Cina. Seperti kata pepatah belajar sampai ke negeri Cina. Untuk itu
Ia mengungkapkan Cina juga berhasil dalam budi daya dan produksi tebu, terutama di Guang Xi. Bahkan, katanya, investor
Sekarang saja, Cina sudah sedemikian digdaya dalam sektor pertanian khususnya perberasan. Apalagi nanti kalau tahun 2009 tiga dam besar itu rampung dengan segala kedahsyatannya.
Kendati demikian, secara diplomatis sang dubes tidak menganggap Cina sebagai ancaman bagi
Diversifikasi Pangan
Di samping itu, Aa Kustia menilai
Lebih lanjut ia menyebutkan rakyat Cina di utara jarang makan nasi, melainkan mie. Sementara rakyat Cina di selatan lebih banyak makan nasi, sehingga ada diversifikasi pangan.
Lebih jauh, sebagai duta besar di Cina, Aa Kustia memandang unsur etos kerja turut berperan dalam keberhasilan, terutama di sektor pertanian ini. Ia melihat etos kerja ras kulit kuning ini luar biasa. “Saya harus akui memang orang Tionghoa luar biasa bekerja. Salah satu contoh, kalau bekerja mereka bekerja, kalau istirahat ya istirahat. Ini challange buat kita. Kalau bahaya, kalau kita tidur ya bahaya kan. Yang penting kita bangun, bagaimana kita bangun menghadapi challange itu,” tandas Aa Kustia.
Semoga pemerintah
Balada Bayi Zulkifli
Orang Miskin Dilarang Sakit
Ditolak, Zulkifli ‘dilarikan’ ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Di rumah sakit rujukan nasional ini pun Zulkifli ditolak, sehingga dibawalah ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto di kawasan Senen Jakarta Pusat.
Di sini, menurut orangtuanya, dokter setempat bertanya, berani nggak bayar Rp 700.000 per hari? Lantas alasan klise pun muncul, ruangan penuh.
Dari arah utara, Zulkifli yang cuma berbobot 1,4 kilogram itu terpaksa ‘dilarikan’ ke Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Mintoharjo. Lalu ke arah barat Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) Harapan Kita.
Menjelang petang tak membuahkan hasil, Zulkifli yang lahir prematur itu kembali dibawa ke arah timur. Kali ini Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (RS UKI) pun menolaknya.
Total enam rumah sakit menolak anak buruh proyek itu. Sampai akhirnya Rumah Sakit Ibu Bersalin (RSIB) Harapan Bunda, di Jalan Raya
Alhasil Menteri Kesehatan (Menkes), Siti Fadilah Supari gerah, lalu memanggil direksi enam RS itu ke kantornya. Ternyata Menkes cuma meminta para direksi RS lebih manusiawi dengan tidak menolak pasien seperti kasus Zulkifli.
Cacat Bawaan
Jelas kasus penolakan pasien miskin ini bukan pertama kalinya. Tahun lalu, bocah balita (bawah lima tahun) Siska Yulia ditolak RS Ananda, di Jalan Raya Sultan Agung Km 28, Medan Satria, Bekasi. Orangtuanya, Daswin dan Siti Maemunah tidak mampu menyediakan uang kontan Rp 1 juta untuk biaya perawatan.
Juni lalu bayi prematur yang lahir dengan kondisi tidak normal juga ditolak di RSAB Harapan Kita. Lagi-lagi alasan klise tak ada ruangan.
Yang lebih mengenaskan bayi Anis Syamsuddin warga Karet Pasar Baru Barat I yang lahir dengan bobot 1,8 kilogram di tempat bidan tanggal 2 Juni lalu. Bidan melarikannya ke Puskesmas Karet yang kemudian dirujuk ke RSCM, pasalnya terlahir dengan cacat bawaan usus di luar. Itu pun RSCM menolak merawatnya dan dua hari kemudian bayi malang itu menghembuskan napas terakhir.
Mengutip SK (Surat Keputusan) Dirjen Bina Pelayanan Medis, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta menyatakan rumah sakit tidak boleh menolak pasien gawat darurat. Menurutnya, lahir dengan usus di luar itu tidak usah dilihat, jelas darurat.
”Terus terang saya sudah bosan dengan penolakan rumah sakit seperti ini. Kita secara hukum ingin meng-KUHP-kan, sebab itu melanggar Pasal 304 juncto 306 ayat 2 menelantarkan pasien kedaruratan sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Itu juga melanggar Undang-Undang Konsumen,” ujar Marius kepada SH yang menghubunginya di Jakarta, Kamis (28/7).
Namun dokter yang aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu tidak akan melayangkan tuntutan sendiri. Bersama sejumlah LSM, Marius akan membentuk aliansi untuk melakukan upaya hukum terhadap kasus-kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tadi.”Kalau tidak, ini didiamkan, akan ada kejadian terus-menerus seperti ini,” tegas Marius. Memang tidak cukup teguran atau sekedar peringatan memanggil direksi rumah sakit. Harus ada upaya konkret agar peristiwa tragis ini tak terulang. Jangan seperti judul buku, orang miskin dilarang sakit!
Sinar Harapan edisi Jum'at, 29 Juli 2005
Friday, May 11, 2007
Anggaran Sensitif Gender, Kenapa Tidak?
Malah di Distrik Kottayam, angka melek huruf perempuannya menduduki peringkat pertama dengan angka 94,45 persen. Di Distrik Pathanamthitta di peringkat kedua, 93,7 persen perempuannya melek huruf.
Angka-angka ini bukan sulapan, bukan keajaiban. Ini adalah sebagian indikasi Pembangunan Gender di Negara Bagian Kerala, India, dalam kurun waktu tahun 1981 dan 2001 yang dilaporkan dalam Economic Review 2003.
Angka-angka ini akan lebih menakjubkan ketika dibandingnya dengan angka secara nasional di seluruh India dalam kurun yang sama. Jika di India dari 1981 ke 2001, angka kematian ibu turun dari 468 menjadi 407, di Kerala tahun 2001 angka itu tinggal 140.
Bandingkan juga rata-rata umur perkawinan di India tahun 2001 meningkat tipis ke 19,5, padahal di Kerala tahun 1981saja, rata-rata umur perkawinan sudah 20 tahun lalu naik menjadi 22 tahun di 2001.
Lihat pula angka harapan hidup bayi yang baru lahir di Kerala tahun 1981 sudah 71,8 persen, kemudian naik ke 74 persen. Secara nasional di India tahun 2001 angka itu baru mencapai 65,3 persen.
Kalau di seluruh India kematian bayi tahun 2001 masih bertengger di angka 71 persen, di Kerala tahun 1981 saja, angka kematian bayi sudah 41 persen. Lantas angka ini langsung merosot menjadi 15,3 persen di tahun 2001.
Pada tingkat nasional, perempuan buta huruf masih bertengger di angka 45,8 persen alias nyaris separuh penduduk perempuan India. Namun di Kerala, perempuan tidak melek huruf cuma 12,4 persen.
Prestasi Kerala memang luar biasa, tidak hanya untuk ukuran India. Nama Kerala sudah tidak asing lagi, terutama ketika nama Amartya Zen mencuat sebagai pemenang Nobel Ekonomi. Salah satu studi Amartya Zen menunjukkan angka perluasan melek huruf perempuan Kerala jauh lebih pesat dibanding di Republik Rakyat Cina (RRC).
“Ketika angka kesuburan perempuan RRC turun dari 2,08 menjadi 2 persen dalan kurun waktu 1979 dan 1992 (saat kebijakan satu anak diperkenalkan), pada waktu yang sama angka kesuburan merosot dari 3 ke 1,8 persen di Kerala, tanpa paksaan,” kata Amartya Zen sebagaimana dikutip dalam International Journal of Health Services, 2001.
Dampak Angka
Angka-angka itu jelas tidak berdiri sendiri. Meningkatnya angka melek huruf di kalangan perempuan, sekaligus mendudukkan Kerala menjadi negara bagian dengan tingkat peserta didik perempuan tertinggi di India. Lebih dari 49 persen dari total peserta didik itu adalah perempuan.
Kian tinggi jenjang pendidikan dan rendahnya angka putus sekolah, secara tidak langsung ini merupakan penundaan perkawinan secara alami. Tak pelak kalau umur rata-rata perkawinan meningkat pula. Alhasil, angka kesuburan pun turun seiring dengan meningkatnya umur rata-rata perkawinan itu.
Semakin terdidiknya dan makin matangnya usia calon ibu secara otomatis menekan angka kematian ibu dan kematian bayi. Tidak heran, harapan hidup bayi yang lahir pun lebih tinggi.
Makin tinggi jenjang pendidikan, kian mampu pula perempuan mengambil keputusan dalam rumah tangga maupun publik.
Rahasia di Balik Angka
Apakah gerangan yang membuat Kerala begitu menakjubkan dalam kurun waktu dua dekade terakhir? Kuncinya adalah penetrasi kebijakan yang sensitif dan memberi manfaat langsung terhadap perempuan.
Hal itu berarti bisa dimulai dari prioritas dan perluasan pendidikan bagi perempuan. Lantas meningkat pada pendidikan dan pelatihan pemberdayaan sosial ekonomi perempuan yang terintegrasi.
Contohnya di Kerala pada tahun 2001-2002 terdapat 30 skema proyek yang memberi manfaat langsung pada perempuan. Kerala juga menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 10 persen untuk proyek yang bermanfaat bagi kaum Hawa.
Tidak hanya kebijakan dan anggaran, tapi Kerala juga menyiapkan institusi yang memberi manfaat langsung pada perempuan. Lembaga yang besar misalnya Kerja Sama Pembangunan Perempuan Negara Bagian Kerala (Kerala State Women Development Corporation), Komisi Perempuan Negara Bagian Kerala serta Kudumbasree.
Anggaran Minimum
Dengan lebih dari separuh penduduk adalah perempuan, Indonesia dapat mengikuti jejak Kerala dengan memilih provinsi pilot project.
Atau dengan otonomi daerah, kabupaten/kota dapat mulai menetapkan anggaran minimum sensitif gender, misalnya 10 persen.
Di samping menyediakan anggaran, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu menyiapkan kebijakan yang sensitif gender berikut lembaganya. Bisa juga Pemda bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk segera mengentaskan perempuan dari kemiskinan dan keterbelakangan.
Dengan mengentaskan perempuan sebenarnya berarti mengentaskan seluruh keluarga Indonesia dari kemiskinan dan keterbelakangan pula. Pasalnya, ibulah perawat dan pendidik utama anak-anak.
Bukankah Indonesia masa depan membutuhkan ibu-ibu yang cerdas dan pandai untuk meredam gizi buruk, muntaber dan lain-lain? Pasalnya wabah ini yang sesungguhnya menunjukkan wajah kemiskinan dan keterbelakangan. Kalau tidak mulai menyediakan anggaran sensitif perempuan dari sekarang, kapan lagi?
Sinar Harapan edisi Senin, 04 Juli 2005
'Tilik-Pitik' Dengan Limousine
Pernahkah Anda melihat mobil limousine? Ini limousine betulan, bukan limo salah satu tipe sedan yang dipakai untuk taksi. Ini limousine mobil mewah yang panjang itu, seperti di televisi dan film-film orang kaya luar negeri. Putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti, berkendara jenis limousine ini sebagai mobil pengantinnya.
Limousine Mercedes Benz dengan enam jendela pada lambung mobil yang memanjang itu biasa digunakan tamu negara tingkat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan negara sahabat. Enam tempat duduk lapis kulit, dengan empat tempat duduk di belakang yang saling berhadapan.
Sebagai mobil pengantin, kap depan dan belakang berhiaskan rangkaian bunga potong segar lily dan mawar merah putih serta jenis bunga subtropis yang dominan dengan warna putih. Sementara di ke-empat handle pintunya berhiaskan pita putih lengkap dengan juntaian roncean (rangkaian) melati berujung kuncup bunga kenanga.
Limousine hitam itu menggunakan nomor polisi (Nopol) B 1904 BS. Sementara tepat di belakang limousine itu, masih ada satu mobil Mercedes Benz dengan nopol B 2073 BS.
Konon akhiran BS merupakan penanda kendaraan milik pemerintah. Juru bicara (jubir) Presiden, Andi A. Mallarangeng, membenarkan hal itu. ”Memang itu adalah satu dari mobil Rumah Tangga Kepresidenan. Dengan perhatian publik yang begitu besar, maka perlu juga ada pengamanan yang cukup. Itu juga dengan dasar hukum yang jelas juga, bahwa berdasarkan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 25 Tahun 1972. Dan yang menjadi tanggung jawab TNI, Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) kan bagian dari TNI dengan Buku Petunjuk TNI Nomor 54/II/2001 tentang Operasi Pengamanan VVIP,” kata Andi menjawab pertanyaan SH di samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/7) siang.
Selanjutnya Andi menerangkan VVIP itu terdiri dari Presiden dan keluarga langsung, Wakil Presiden dan keluarga langsung serta tamu negara.
Andi juga menjelaskan, Presiden Yudhoyono dan istrinya, Kristiani Herawati tidak turut dalam upacara Akad Nikah. Bertindak sebagai wakil keluarga mempelai laki-laki adalah Letjen TNI Hadi Mulyo yang saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad).
”Orang tua mempelai laki-laki tidak ikut, karena kemarin pada waktu acara di Cikeas selain sungkeman kemudian ada acara suapan terakhir. Bahasa Jawa-nya saya lupa. Maksudnya, itulah suapan terakhir dari orang tua, setelah itu dia harus mandiri. Ketika pergi nikah, laki-laki tidak butuh wali, dia pergi sendiri. Nanti setelah (akad) nikah, Presiden akan datang dan itu istilah Jawanya tilik-pitik, melihat menantunya yang baru saja menikah,” jelasnya.
Maka Agus keluar dari pintu samping Istana Merdeka tanpa diiringi ayah ibunya. Agus keluar setelah para pengiring yang mengenakan seragam surjan dan kebaya merah maroon dengan kain panjang warna senada. Kalau acara Siraman, seragam keluarga mempelai berwarna lilac (ungu kebiruan), maka acara akad nikah ini, seragam keluarga mempelai bernuansa merah maroon.
Agus hanya didampingi adiknya, Edhie Baskoro, yang mengenakan seragam surjan merah maroon dan kain panjang lengkap dengan blangkon Jawa yang serasi. Sedang Agus memakai busana pengantin Jawa putih gading dengan payet dipadu kain panjang wiron (dilipat seperti kipas) dan blangkon warna coklat.
Meski tersenyum tipis, Agus tidak dapat menyembunyikan raut ketegangan di parasnya. Ia duduk di sisi kanan dan adiknya di sisi kiri bagian belakang limousine itu.
Usai membuka kaca dan melambaikan tangan kepada wartawan istana, limousine itu bergerak diikuti Range Rover, Jaguar, Toyota Alphard, VW Caravelle, Land Cruise dan sedan yang menjadi kendaraan pengiring pengantin. Tidak termasuk mobil pasukan pengawal (Patwal), rombongan itu berjumlah 22 kendaraan membelah jalan protokol yang bebas dari kendaraan lain. Nguing, nguing rombongan VVIP mau lewat!
Sinar Harapan edisi Sabtu, 09 Juli 2005
Limousine Mercedes Benz dengan enam jendela pada lambung mobil yang memanjang itu biasa digunakan tamu negara tingkat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan negara sahabat. Enam tempat duduk lapis kulit, dengan empat tempat duduk di belakang yang saling berhadapan.
Sebagai mobil pengantin, kap depan dan belakang berhiaskan rangkaian bunga potong segar lily dan mawar merah putih serta jenis bunga subtropis yang dominan dengan warna putih. Sementara di ke-empat handle pintunya berhiaskan pita putih lengkap dengan juntaian roncean (rangkaian) melati berujung kuncup bunga kenanga.
Limousine hitam itu menggunakan nomor polisi (Nopol) B 1904 BS. Sementara tepat di belakang limousine itu, masih ada satu mobil Mercedes Benz dengan nopol B 2073 BS.
Konon akhiran BS merupakan penanda kendaraan milik pemerintah. Juru bicara (jubir) Presiden, Andi A. Mallarangeng, membenarkan hal itu. ”Memang itu adalah satu dari mobil Rumah Tangga Kepresidenan. Dengan perhatian publik yang begitu besar, maka perlu juga ada pengamanan yang cukup. Itu juga dengan dasar hukum yang jelas juga, bahwa berdasarkan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 25 Tahun 1972. Dan yang menjadi tanggung jawab TNI, Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) kan bagian dari TNI dengan Buku Petunjuk TNI Nomor 54/II/2001 tentang Operasi Pengamanan VVIP,” kata Andi menjawab pertanyaan SH di samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/7) siang.
Selanjutnya Andi menerangkan VVIP itu terdiri dari Presiden dan keluarga langsung, Wakil Presiden dan keluarga langsung serta tamu negara.
Andi juga menjelaskan, Presiden Yudhoyono dan istrinya, Kristiani Herawati tidak turut dalam upacara Akad Nikah. Bertindak sebagai wakil keluarga mempelai laki-laki adalah Letjen TNI Hadi Mulyo yang saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad).
”Orang tua mempelai laki-laki tidak ikut, karena kemarin pada waktu acara di Cikeas selain sungkeman kemudian ada acara suapan terakhir. Bahasa Jawa-nya saya lupa. Maksudnya, itulah suapan terakhir dari orang tua, setelah itu dia harus mandiri. Ketika pergi nikah, laki-laki tidak butuh wali, dia pergi sendiri. Nanti setelah (akad) nikah, Presiden akan datang dan itu istilah Jawanya tilik-pitik, melihat menantunya yang baru saja menikah,” jelasnya.
Maka Agus keluar dari pintu samping Istana Merdeka tanpa diiringi ayah ibunya. Agus keluar setelah para pengiring yang mengenakan seragam surjan dan kebaya merah maroon dengan kain panjang warna senada. Kalau acara Siraman, seragam keluarga mempelai berwarna lilac (ungu kebiruan), maka acara akad nikah ini, seragam keluarga mempelai bernuansa merah maroon.
Agus hanya didampingi adiknya, Edhie Baskoro, yang mengenakan seragam surjan merah maroon dan kain panjang lengkap dengan blangkon Jawa yang serasi. Sedang Agus memakai busana pengantin Jawa putih gading dengan payet dipadu kain panjang wiron (dilipat seperti kipas) dan blangkon warna coklat.
Meski tersenyum tipis, Agus tidak dapat menyembunyikan raut ketegangan di parasnya. Ia duduk di sisi kanan dan adiknya di sisi kiri bagian belakang limousine itu.
Usai membuka kaca dan melambaikan tangan kepada wartawan istana, limousine itu bergerak diikuti Range Rover, Jaguar, Toyota Alphard, VW Caravelle, Land Cruise dan sedan yang menjadi kendaraan pengiring pengantin. Tidak termasuk mobil pasukan pengawal (Patwal), rombongan itu berjumlah 22 kendaraan membelah jalan protokol yang bebas dari kendaraan lain. Nguing, nguing rombongan VVIP mau lewat!
Sinar Harapan edisi Sabtu, 09 Juli 2005
Subscribe to:
Posts (Atom)
